BANDA ACEH — Jalan nasional di Aceh yang terdampak bencana sudah 100 persen bisa dilalui. Tapi jangan salah paham dulu: itu bukan berarti seluruh konstruksi permanennya rampung.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan hal itu. Status fungsional 100 persen hanya menandakan jalan sudah bisa dipakai untuk operasional.
“Jadi, kadang-kadang ada salah paham; yang dimaksud 100 persen bukan berarti 100 persen konstruksi selesai, tapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa digunakan,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11).
Data Satgas PRR hingga 18 November 2026 mencatat seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak sudah kembali fungsional. Begitu juga 23 dari 23 jembatan nasional yang terdampak.
Untuk jalan daerah, 1.545 dari 1.638 ruas atau 94,32 persen sudah berfungsi. Masih ada 93 ruas jalan daerah yang dalam proses perbaikan.
Jembatan daerah masih jadi pekerjaan rumah. Baru 386 dari 655 unit atau 58,93 persen yang kembali berfungsi. Artinya, 269 unit jembatan daerah belum bisa dilewati.
Jembatan darurat dan kerja sama dengan TNI
Sebagian akses jalan sudah tersambung kembali meski memakai jembatan darurat. Safrizal bilang penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur permanen tetap dilakukan bertahap.
“Masih ada jembatan-jembatan di daerah-daerah, terutama yang agak terpencil, yang belum selesai. Ada yang sedang dibangun, dan ada juga yang lagi proses menurunkan material dan tenaga kerja. Ini dilakukan lewat kontrak dengan vendor dan kerja sama dengan TNI,” jelasnya.
Satgas PRR melibatkan TNI untuk mempercepat pemulihan akses warga. Dari laporan Kodam, pembangunan jembatan Bailey sudah selesai di 54 dari 60 titik. Jembatan perintis rampung di 73 dari 117 titik. Seluruh 135 jembatan Aramco sudah selesai.
Pemerintah juga menyiapkan jembatan baru di kawasan Bendungan Meriah Tajuk Enang-Enang, wilayah tengah Aceh. Jembatan sepanjang 192 meter dengan anggaran lebih dari Rp 600 miliar itu direncanakan masuk proyek pembangunan 2027.
Menurut informasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang disampaikan Safrizal, proyek tersebut saat ini masih dalam tahap lelang.
Petani Aceh mulai kembali ke sawah
Bencana tidak hanya merusak jalan dan jembatan. Sektor pertanian, sumber penghidupan sebagian besar warga Aceh, juga terpukul.
Hingga 18 November 2026, total sawah terdampak bencana mencapai 57.171 hektare di 19 kabupaten/kota. Rinciannya, 27.483 hektare rusak ringan, 13.405 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare rusak berat.
Dari target pemulihan 31.464 hektare, sebanyak 28.706 hektare sudah masuk proses konstruksi. Sebanyak 24.322 hektare di antaranya sudah selesai dikerjakan, atau 77,3 persen dari target.
“Untuk kerusakan ringan dan sedang, pembangunan sudah dilakukan, dengan 24.000 hektare selesai atau 77 persen,” kata Safrizal.
Lahan rusak berat butuh penanganan berbeda. Pemerintah sedang mengidentifikasi area yang masih bisa dipulihkan menjadi sawah dan kawasan yang perlu dialihkan menjadi perkebunan.
“Untuk kerusakan berat, kami membahas area mana yang bisa dipulihkan jadi sawah dan mana yang tidak, yang harus diubah jadi perkebunan. Saat ini hal ini sedang ditangani oleh Kementerian Pertanian, terutama yang kerusakannya berat,” ujarnya.
Safrizal menilai pemulihan pertanian perlu disertai penataan ruang jangka panjang. Sebab, bencana juga merusak kawasan perkebunan, konservasi, dan hutan lindung.
Pemerintah perlu menentukan lagi kawasan yang boleh dipakai untuk pertanian, jenis tanaman yang cocok, dan wilayah yang harus dilindungi dari budidaya.
“Penataan ini penting agar pemanfaatan lahan ke depan tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan risiko bencana,” ungkap Safrizal.
Sungai dinormalisasi, bupati dan wali kota dapat mandat baru
Percepatan normalisasi sungai juga jadi fokus. Sedimentasi yang menumpuk berdampak pada infrastruktur dan permukiman warga.
Selain Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten dan kota kini diberi mandat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pembersihan sedimentasi.
“Selain BBWS dan Kementerian PUPR yang terus membersihkan sedimentasi, sekarang Bupati dan Wali Kota juga diberikan wewenang dan mandat untuk bekerja sama dengan pihak ketiga supaya percepatan pembersihan sedimentasi sungai bisa lebih cepat,” kata Safrizal.
Bagi warga Aceh, angka-angka itu bukan sekadar laporan. Jalan yang sudah bisa dilalui memangkas waktu tempuh dan biaya angkut barang. Sawah yang kembali digarap berarti pendapatan keluarga kembali mengalir.
Tapi 269 jembatan daerah yang belum berfungsi masih membuat sebagian warga harus memutar atau melewati jalur darurat. Terutama di daerah terpencil yang disebut Safrizal.
Pemerintah menargetkan pekerjaan konstruksi permanen jalan dan jembatan berlanjut bertahap. Proyek jembatan 192 meter di Bendungan Meriah Tajuk Enang-Enang menunggu lelang sebelum masuk pembangunan 2027.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah