Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta, Pramono Ambil Jalan Tengah

UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta, Pramono Ambil Jalan Tengah
UMP DKI 2027 Rp6,13 Juta, Pramono Ambil Jalan Tengah

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibanding UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Kenaikan ini berarti pekerja di Jakarta yang menerima upah minimum akan membawa pulang tambahan sekitar Rp407 ribu per bulan mulai tahun depan. Bagi pengusaha, kenaikan ini menambah komponen biaya upah di tengah tekanan operasional ibu kota.

Pramono menjelaskan, penetapan itu merupakan jalan tengah untuk menjembatani perbedaan usulan antara unsur buruh dan pengusaha dalam pembahasan Dewan Pengupahan. Masing-masing unsur mengusulkan nilai alfa yang berbeda sebagai komponen penghitungan kenaikan upah.

“Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan itu berbeda di awal dan Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Nilai alfa sendiri adalah variabel dalam formula pengupahan yang menentukan seberapa besar kenaikan upah minimum di atas laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, besar-kecilnya alfa selalu jadi titik tarik-menarik antara buruh dan pengusaha.

Tak Semua Pihak Setuju

Pramono mengakui, penetapan nilai alfa tidak otomatis membuat semua pihak puas. Namun ia menilai besaran yang dipilih sudah cukup moderat dan bisa diterima dalam proses pembahasan.

“Dan alhamdulillah begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti enggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” ujarnya.

Pembahasan UMP 2027 di Dewan Pengupahan DKI Jakarta berlangsung tiga hari. Forum tripartit itu melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

Menurut Pramono, rapat sebenarnya baru harus tuntas keesokan harinya. Tapi kesepakatan bisa dicapai lebih cepat.

“Terus terang, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok,” jelasnya.

Pegangan Hukum dan Pertimbangan Dunia Usaha

Pramono menegaskan, penetapan UMP DKI 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari tripartit antara buruh dan pengusaha tentunya kami berpegang teguh pada aturan main yang ada,” ucap dia.

Ia menyebut kebijakan pengupahan ini mempertimbangkan dua hal sekaligus: peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta. Keduanya dinilai harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” tandas Pramono.

Bagi warga Jakarta, angka Rp6.136.941 itu menjadi acuan baru bagi buruh berupah terendah, termasuk pekerja baru dan karyawan kontrak di sektor formal. Perusahaan yang membayar di bawah ketentuan berisiko terkena sanksi sesuai aturan pengupahan.

Sementara itu, kalangan pengusaha akan menantikan rincian teknis penerapan, terutama bagi sektor padat karya seperti ritel, jasa, dan industri pengolahan yang menjadi tulang punggung lapangan kerja di ibu kota.

Yang jelas, keputusan gubernur sudah diteken. Tinggal menunggu bagaimana aturan turunannya dijalankan di lapangan tahun depan.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair