JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta. Angka itu naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.317.601.
Penetapan itu diumumkan Dedi usai kunjungan ke Pabrik PT Kwanduk Worldwide di Jalan Raya Cipeundeuy, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11). Kenaikan ini berdampak langsung pada pekerja di daerah yang upah minimumnya masih di bawah Rp3 juta, terutama di kawasan industri padat karya.
Pola penetapan berubah, tidak lagi serentak
Dedi menjelaskan ada perubahan cara pengumuman upah minimum di Jawa Barat. Sebelumnya UMP, UMK, dan upah minimum sektoral diumumkan bersamaan. Kini penetapannya bertahap.
“Pada hari ini memang ada kebijakan yang berbeda dalam pengumuman upah minimum di Provinsi Jawa Barat. Dulu itu bersama, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.
Penetapan dimulai dari UMP Jawa Barat, lalu dilanjutkan upah minimum sektoral provinsi. Setelah itu, pemerintah baru mengumumkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Menurut Dedi, UMP adalah batas paling rendah dalam sistem pengupahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi tiap daerah yang tingkat upah dan karakteristik industrinya berbeda.
Bekasi tertinggi, sejumlah daerah masih Rp2,3 juta
Dedi mencontohkan, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2026, yakni hampir Rp6 juta. Setelahnya ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang juga berupah relatif tinggi.
Sementara sejumlah daerah masih berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp2,7 juta. Di antaranya Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.
“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ucapnya.
Perbedaan itu, kata Dedi, berkaitan dengan karakteristik industri. Kabupaten dan Kota Bekasi serta Karawang banyak diisi industri berat dan padat modal seperti elektronik dan otomotif. Sedangkan Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Sukabumi lebih banyak industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki yang menyerap banyak tenaga kerja.
Daerah dengan UMK di atas Rp3 juta tak terdampak
Dedi menegaskan, penetapan UMP Rp3 juta tidak otomatis mengubah besaran upah di daerah yang UMK-nya sudah di atas angka itu. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang termasuk yang tidak terdampak langsung.
Hal serupa berlaku bagi Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung.
“Upah ini tidak akan ada arti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Karena apa? Karena mereka upahnya sudah di atas Rp 3 juta,” tutur Dedi.
Sebaliknya, kenaikan UMP ini penting bagi daerah yang selama ini berupah relatif rendah. Dedi mengakui kebijakan tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi pengusaha, terutama di daerah yang industrinya didominasi sektor padat karya.
“Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” katanya.
Bagi pekerja, angka Rp3 juta menjadi acuan baru saat mencari kerja atau bernegosiasi upah di daerah yang sebelumnya di bawah batas itu. Bagi pengusaha padat karya, kenaikan 29,44 persen ini menambah komponen biaya tenaga kerja yang harus dihitung ulang dalam anggaran tahun depan. Kepastian besaran upah sektoral dan UMK kabupaten/kota masih jadi penentu akhir.
Setelah pengumuman UMP, Pemprov Jawa Barat akan membahas penetapan upah minimum sektoral provinsi. Besaran UMK kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.
Dedi memperkirakan daerah berupah tinggi seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang masih berpotensi naik setelah pembahasan itu.
“Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah