Bakeuda dan Kejari Pangkalpinang MoU Perjanjian Kerjasama dan Lounching Aplikasi PENDEKAR.
Pangkalpinang, Journalarta.com — Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, melakukan MoU Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sekaligus Lounching Aplikasi Pejuang Pendapatan Asli Daerah (PENDEKAR) di Gedung Tudung Saji OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Senin (31/5/2021).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang, Jefferdian SH MH dikesempatan ini menyampaikan bahwa aplikasi PENDEKAR merupakan proyek perubahan oleh pihaknya selaku peserta dalam pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
Melalui aplikasi ini kata dia , tentunya Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang perlu hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Pangkalpinang.
“Awal masuk di Kota Pangkalpinang ada keluhan dari temen-teman belum optimalnya pemungutan PAD. Selaku organisasi yang aktif kami ingin berperan agar dapat membantu Pemkot Pangkalpinang maupun membantu masyarakat Kota Pangkalpinang,” ungkapnya.
Baca juga: Fauzi Trisana Terpilih Sebagai Ketum KONI Pangkalpinang
“Disini kami mengambil peran penting untuk membuat proyek perubahan dengan judul peran kejaksaan dalam meningkatkan PAD melalui kerjasama dengan Pemkot Pangkalpinang guna pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.
Terkait hal ini, kata Jefferdian SH MH pihaknya terus mencoba membuat strategi baik itu dalam persiapan, pelaksanaan maupun juga pada saat monitoring dan evaluasi guna melihat aturan-aturan hukum dan SOPnya.
“Disini kita mencoba berkolaborasi dengan Tim Pemkot Pangkalpinang terutama dari Bakuda apa yang perlu kita perbaiki agar pelaku usaha wajib pajak nyaman dalam membayar pajak daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, melalui program ini pihaknya ingin mengingatkan kembali
kepada pelaku usaha bahwa dengan membayar ajak daerah tentunya wajib pajak telah mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yaitu nilai-nilai ke gotong royong dan nilai kebersamaan.
Ia menjelaskan, PENDEKAR itu hanya sebuah breending agar mudah diingat. Dan pejuang PAD itu bukan hanya dari Pemda maupun Kejaksaan melainkan dari pelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak daerah secara tertib, benar dengan data yang benar.
Lebih lanjut dikatakannya, dalam Pasal 107 UU Pajak Daerah NO 28 , Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk bisa mengurangi denda pajak bahkan bisa menghapuskan, namun dalam hal ini akan tetap berkolaborasi bersama tim untuk membuat Perwako.
Ditempat yang sama, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) menyebutkan bahwa inovasi Kejaksaan bersama dengan Bakuda sebetulnya adalah memecahkan kebuntuan yang dialami selama ini dimasa pandemi Covid-19.Disini bagaimana cara dalam meningkatkan PAD Kota Pangkalpinang.
“Sangat berterimakasih kepada Kejari Pangkalpinang telah memberikan inovasinya terutama dalam rangka program peningkatan PAD ,” harapnya.
Molen menuturkan, saat ini 30 persen PAD Kota Pangkalpinang sudah tercapai dari 79 miliyar target yang diharapkan. Mudah – mudahan dengan adanya inovasi ini akan segera tercapai. (Fjr)
Baca juga: PHL Belum Ada BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Kepala Bakeuda Pangkalpinang
Eksplorasi konten lain dari JournalArta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
