“PT Timah Yang Masih Berat”
Pangkalpinang, Journalarta.com – Pada pembahasan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Gunung dan Sungailiat, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menegaskan kembali bahwa, di bawah pengawasannya, ekonomi di Babel akan bertransformasi dari yang semula fokus ke pertambangan menuju ke pariwisata.
“Karena kalau kita terlambat, duluan rusak alam kita, nanti membangun pariwisatanya akan lebih berat,” ungkapnya melalui aplikasi zoom, Rabu (3/1/21).
Hal ini ditegaskan kembali karena pria yang akrab disapa Bang ER ini melihat perkembangan pengajuan penetapan KEK di Tanjung Gunung dan Sungailiat masih saja stagnan. Terutama, belum ada kepastian dari batas yang jelas antara pengusul KEK dengan PT Timah. Padahal, proses pengajuan ini telah dirundingkan sejak 2017.
Hingga saat ini, diketahui antara pengusul yaitu PT Pan Semujur Makmur dan PT Pantai Timur Sungailiat telah membuat perjanjian dengan PT Timah terkait pembangunan KEK ini. Namun, pemerintah pusat masih ingin memastikan bahwa setelah diputuskan sebagai KEK, PT Timah tidak lagi menjalankan aktivitas pertambangan di sekitar daerah KEK.
Dewan Nasional KEK menjelaskan kementerian telah sepakat dan mendukung visi gubernur untuk melakukan transformasi ekonomi. “Hanya waktu itu catatannya tolong dipastikan bahwa lahan yang masuk KEK itu tidak ditambang lagi. Maka diminta membuat perjanjian dengan PT Timah,” ungkapnya.
“Kalau pemerintah pusat tidak mau menurunkan persyaratan ini,maka KEK tidak akan bisa kita wujudkan, kecuali pemerintah mau menekan PT Timah,” tegasnya.
Pria yang berhasil membawa Pemprov. Babel meraih WTP secara berturut-turut menyampaikan, pemerintah pusat harus segera turun tangan dan tegas dalam mengatasi hal ini. Dirinya menyatakan bahwa kunci dari disetujui atau tidaknya KEK ini adalah harus ada kepastian dari batas yang jelas antara pengusul dan PT Timah.
Melihat sudah terlalu lama mengambang, Gubernur Erzaldi menyatakan siap mengganti strategi apabila pembahasan KEK ini tidak kunjung mendapatkan keputusan bersama.
Dalam pertemuan virtual ini, PT Timah menyatakan sikap keberatan terhadap aturan yang mengharuskan penghentian aktivitas pertambangan jika kawasan KEK ini disetujui. Menurut pihaknya, antara KEK dan aktivitas pertambangan masih bisa dapat berjalan beriringan.
Melalui pertemuan secara virtual ini harapannya pemerintah pusat dapat menemukan benang merah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan penambahan KEK di Bangka Belitung.
Jika PT Timah masih keberatan untuk bekerja sama dan pemerintah pusat terlalu lama menunggu keputusan maka, pimpinan paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini siap menarik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari PT Timah.
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
