Bantuan Langsung Tunai di DIY Salah Sasaran, Ketua DPD RI Minta Verifikasi Lebih Ketat dan Detail
Surabaya, Journalarta.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang salah sasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LaNyalla meminta verifikasi data penerima BLT di lakukan dengan ketat dan lebih detail.
Kasus salah sasaran BLT ini di ketahui setelah Lurah Seloharjo, Kepanewon Pundong, Kabupaten Bantul, DIY, Mahardi Badrun, mengaku anaknya yang tergolong warga mampu mendapat BLT periode Mei-Juni 2021 senilai Rp 600 ribu. Namun, Badrun menyerahkan BLT tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
LaNyalla memberi apresiasi kepada Badrun yang jujur mengakui keluarganya memperoleh bansos tunai dan menolaknya.
“Apresiasi yang tinggi perlu di berikan kepada Lurah Mahardi Badrun dan keluarga yang menolak BLT. Padahal tidak sedikit terjadi keluarga pamong desa yang terdaftar sebagai penerima bansos sehingga menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Sikap Lurah Badrun sangat terpuji,” tutur LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Senin (2/8/2021).
Baca juga: Nakes Banyak Mundur, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Percepat Pembayaran Insentif
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, BLT seharusnya di serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu LaNyalla meminta agar pemerintah daerah (pemda) serius dalam melakukan verifikasi data penerima manfaat.
“Dinas sosial jangan asal-asalan mengurus penyaluran BLT. Verifikasi harus detail, dan valid. Karena persoalan bansos salah sasaran ini sering terjadi akibat kurang telitinya pendataan dan verifikasi. Akhirnya warga yang seharusnya menerima manfaat justru tidak dapat bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Banyaknya BLT salah sasaran ini juga di laporkan Lurah Badrun, yang juga Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul.
Menurutnya, hal tersebut di ketahui ketika kelurahan membagikan surat undangan untuk pencairan BLT di kantor pos, dan ternyata penerima undangan banyak yang masih pelajar SMP dan SMA, bahkan mahasiswa.
“Ini kan sangat disesalkan, apalagi data KPM (keluarga penerima manfaat) BLT tidak bisa di ubah. Ketidakakuratan data dari Dinsos seperti ini lah yang menimbulkan permasalahan di lapangan,” kata LaNyalla.(**)
Baca juga: Raih Emas Olimpiade Tokyo, Greysia/Apriyani Bikin Ketua DPD RI Bangga
Source: Humas DPD RI
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
