Mendagri Juga Meminta Kepala Daerah Mengurangi Belanja Aparatur
Jakarta, Journalarta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang kemanfaatannya di rasakan langsung oleh masyarakat luas.
Di lain pihak, Mendagri meminta kepala daerah mengurangi belanja aparatur, yaitu belanja yang kemanfaatannya di rasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung di rasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas.
“Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/09/2021).
Menurut Tito, pandemi COVID-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di arahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.
Pandemi juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat di laksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang produktif. Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat di kurangi. Sebaliknya, anggaran tersebut dapat di alihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing.
Mendagri mengambil contoh persoalan sampah dan pengelolaannya, anggaran yang semula di alokasikan untuk belanja aparatur dapat di alihkan untuk pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam hari. Dengan begitu, di harapkan setiap pagi daerah tersebut dalam keadaan bersih dan bebas sampah.
“Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim [untuk] mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memerhatikan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun di jalankan dan di salurkan sesuai pos anggarannya, serta di rasakan manfaatnya.
“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen minimal, itu wajib, tapi tolong di pelototin lagi,” tandasnya. (HUMAS KEMENDAGRI/Red)
Baca juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
