Ketua LMPI Kota Pangkalpinang : Dewan Kota Tidak Lagi Sebagai Cerminan Perwakilan Masyarakat
Pangkalpinang, Journalarta.com – Kebijakan Walikota Pangkalpinang tentang kenaikan NJOP PBB P2 sebesar 1000% telah mengundang reaksi dari berbagai kalangan, salah satunya belum lama ini Firman selaku Pimpinan Partai Berkarya DPW Babel yang menyoroti kenaikan NJOP PBB yang dianggapnya tidak berpihak kepada masyarakat ditengah kondisi Pandemi Covid 19.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Ormas Laskar Merah Putih Indonesia Markas Cabang Kota Pangkalpinang yang juga ikut menyuarakan hal serupa agar Walikota Pangkalpinang dapat mempertimbangkan kembali keputusannya terkait kenaikan NJOP PBB kota pangkalpinang yang sangat fantastis.
Sesuai dengan amanat Undang-undang bahwasannya Ormas berfungsi sebagai kontrol sosial dimasyarakat termasuk kontrol sosial terhadap pemerintah, hal ini sejalan dengan PP No 68 Th 1999 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Bab 2 dan Bab 3 pasal 3.
Seperti yang kita ketahui bersama berbagai pencapaian keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional kesemuanya itu tidak pernah terlepas dari peran serta masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan yang melekat.
Muhamad Zen selaku Ketua ormas Laskar Merah Putih Indonesia Markas Cabang kota Pangkalpinang dihadapan wartawan media ini menyampaikan, bahwa keputusan yang diambil oleh Walikota Pangkalpinang saat ini adalah sebuah keputusan yang tidak populer sebab dampak dari keputusan ini diduga menyebabkan kegaduhan dimasyarakat.
” Sebagai anak bangsa Indonesia yang juga bagian dari masyarakat kota pangkalpinang, kami mendukung sepenuhnya Bang Molen selaku Walikota Pangkalpinang sebab beliau terpilih dari mayoritas masyarakat kota pangkalpinang , namun jika ada keputusan yang diambil walikota kami anggap tidak berpihak kepada masyarakat maka selaku pimpinan Ormas harus menyuarakan ini,” jelasnya.
Selain itu, Zen juga ikut menyoroti DPRD Kota Pangkalpinang yang dianggapnya tidak lagi menjadi cerminan dari perwakilan rakyat kota pangkalpinang, sebab hampir mustahil jika keputusan yang diambil Walikota pangkalpinang ini tidak diketahui oleh Dewan Kota.
” Kemana saja perwakilan rakyat yang diutus masyarakat yang memilih mereka dulu, karena menurut hemat saya apa mungkin walikota pangkalpinang tidak melibatkan Dewan kota sebelum memutuskan kenaikan NJOP PBB dikota pangkalpinang,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Zen, kalau memang ternyata Dewan kota tidak dilibatkan dalam keputusan kenaikan NJOP PBB kota pangkalpinang, wajar banyak pihak meminta kepada walikota pangkalpinang untuk mempertimbangkan kembali atau merevisi keputusan ini agar melahirkan produk yang bisa diterima oleh masyarakat luas.
” Mereka anggota DPRD kota pangkalpinang ini ternyata bukan wakil rakyat tapi wakil partai, mana buktinya kalau kalian itu wakil rakyat, jika anggota DPRD kota pangkalpinang diduga tidak lagi mencerminkan perwakilan dari masyarakat kota pangkalpinang, lantas pertanyaannya siapa dan masyarakat mana yang mereka wakili duduk di DPRD itu, mewakili siapa ? enggak jelas siapa yang mereka wakili,” tanyanya.
Menurut Zen, Anggota DPRD kota saat ini adalah perwakilan masyarakat yang terbaik di dapil mereka masing masing, masyarakat yang dulunya mempercayakan aspirasinya kepada mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat kota pangkalpinang ternyata kini tak lagi dapat berharap banyak kepada mereka (DPRD red) sebab kini mereka sibuk dengan urusan mereka masing masing.
” Kita jangan sampai menjadi seperti setan bisu, jika ada yang harus kita koreksi namun kita tidak melakukan nya maka kita sama saja seperti setan bisu sebut nya, sebab setan tidak akan memberi teguran kepada orang yang lalai, khilaf dan salah karena semakin banyak orang yang lalai, khilaf dan salah maka setan semakin suka, sebab ia akan terus mencari pendukung se banyak banyak nya untuk menemani Nya didalam neraka,” terangnya.
” Jadi kita lah yang harus memilih untuk menjadi bagian dari setan bisu atau menjadi manusia yang tidak peduli terhadap kemaslahatan masyarakat banyak atau juga menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat kota pangkalpinang, pilihan nya ada ditangan kita masing masing,sebab gelar dan jabatan yang kita sandang saat ini adalah sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban diakherat,” pungkasnya. (Red)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
