Jakarta, Journalarta.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai tidak tegasnya pemerintah terhadap masalah-masalah terkait di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun memicu berkembangnya spekulasi adanya pihak kuat yang menjadi backing di belakang Ponpes tersebut.
Luqman melihat, sejak zaman orde baru, ada strategi yang dipakai bagian dari kekuasaan dengan menciptakan kelompok-kelompok keagamaan (Islam) untuk tujuan tertentu.
“Biasanya, mereka yang melakukan ini adalah faksi tertentu yang memiliki kekuasaan intelijen,” ujar Luqman kepada media dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (23/6/2023).
Politisi Fraksi PKB ini menilai, Ponpes yang berdiri sejak 1996 itu sudah lama menuai kontroversi. Di antaranya dugaan keterkaitannya dengan Negara Islam Indonesia dan praktek keagamaan yang menyimpang.
“PP Al Zaytun itu sudah lama menjadi kontroversi, diantaranya dugaan keterkaitan PP Al Zaytun dengan NII (Negara Islam Indonesia) di samping adanya informasi-informasi mengenai praktek keagamaan di sana yang menyimpang dari syariat Islam,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut Luqman, saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap tegas terhadap PP Al Zaytun. Serta, tak perlu menimbang siapa kekuatan yang menjadi bekingnya.
“Saatnya pula negara menghentikan operasi-operasi intelijen dan kontra-intelijen yang menunggangi simbol dan gerakan Islam dan agama lainnya,” tukasnya.(*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
