BANGKA, JOURNALARTA COM – Dampak bisnis pertimahan yang tak kunjung membaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini mulai dirasakan langsung pada sendi ekonomi khususnya masyarakat Belinyu kabupaten Bangka yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan Timah.
Salah satu perwakilan pemuda masyarakat Belinyu, Fitriyadi didampingi oleh beberapa tokoh masyarakat dan LSM serta perwakilan penambang menyampaikan bahwa semakin hari Belinyu makin sepi giat akibat tidak adanya giat tambang rakyat yang hidupnya bergantung dari operasional tambang.
Menurut Fitriyadi dan rekan-rekannya, hal ini dipicu adanya razia tambang timah yang gencar dilakukan dan beberapa smelter tidak beraktivitas sehingga para kolektor atau pendana yang membeli hasil pasir timah masyarakat pun takut dan tidak ada yang menampung timah masyarakat karena harga yang cukup murah dan biaya BBM serta operasional kerja pun tidak ada penurunan alias tetap tinggi sehingga tidak sesuai dengan hasil timah yang didapatkan.
” Selain itu, kelangkaan BBM dan tidak adanya kepastian hukum terhadap giat masyarakat tambang membuat mereka takut dan berpikir untuk bekerja meskipun masih banyak yang nekat berkoordinasi dengan aparat demi sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Sabtu (3/2/2024).
Fitriyadi membeberkan, saat ini dampak dari penangkapan pihak kolektor dan proses hukum kepada big bos smelter membuat masyarakat penambang seperti anak ayam kehilangan induknya.
“Untuk itu kami mewakili masyarakat Belinyu Bersatu akan melakukan aksi damai baik ditingkat kabupaten dan ke pihak Forkopimda Babel ,” tegasnya
“Kami ingin pemerintah daerah dan pemangku kepentingan segera membantu memulihkan keadaan ini dan bisa mencari solusi terbaik terkait izin tambang rakyat ini. Kalau hal ini tidak segera diantisipasi, maka keamanan Kamtibmas menjelang Imlek dan pemilu 14 Februari 2024 mendatang akan menjadi tidak kondusif,” tambahnya yang diamini oleh rekan-rekannya yang lain ketika berbicara dengan awak media disalah satu warkop yang ada di Belinyu.
Ia juga menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan pertemuan guna melakukan aksi damai karena para penambang rakyat ini ingin bekerja secara legal meski regulasi pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten Bangka dan propinsi Babel belum terealisasi.
“Kami menyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera tanggap akan hal ini apalagi sektor tambang ini telah menjadi lapangan usaha yang paling besar di Babel, sedangkan sektor lapangan usaha lain belum maksimal istilahnya belum ada program pemerintah untuk alternatif ekonomi masyarakat yang terealisasi sampai saat ini,” jelasnya.
Ia berharap agar PT.Timah Tbk kedepan benar-benar melaksanakan penambangan yang baik sesuai Good Mining Praktis (GMP) serta melakukan pengawasan terhadap WIUP-nya dan kembali sebagai “Ibunya penambang rakyat ” serta menjalin sinergi kesemua pemangku kepentingan.
” Terutama memperhatikan dan merangkul penambang rakyat dan kedepan mampu mendongkrak harga timah, namun jangan sampai melakukan monopoli Pertimahan yang tidak pro ke penambang rakyat seperti saat ini,” tutup Fitriyadi yang juga pengurus salah satu Ormas yang ada di Babel.(red)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
