PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) kini tengah menghadapi tantangan berat dalam tata kelola pemerintahan yang memuncak pada kehilangan legitimasi dan kendali terhadap kebijakan.
Di balik layar, kekuatan tak terlihat tampaknya telah mengendalikan arah kebijakan dan melumpuhkan legitimasi, menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan, Kamis (7/3/2024).
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam tata kelola pemerintahan, dimana hierarki dan struktur yang seharusnya menjadi landasan tatanan pemerintahan telah tercabik-cabik tanpa kendali.
Sikap arogansi dan kehilangan hormat antar sektor semakin menggambarkan betapa terpuruknya keadaan ini.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekacauan ini adalah kehilangan legitimasi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Babel. Keadaan ini menandai gambaran kelam provinsi tersebut, yang jauh dari cita-cita awal pembentukannya pada tahun 1956.
Sejak ditetapkannya sebagai provinsi pada November 2000, harapan untuk menjadi teladan di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia semakin memudar.
Namun kenyataannya, perilaku tidak etis dan melanggar aturan dari sejumlah ASN dan pejabat pemerintahan telah merusak reputasi dan marwah Provinsi Kepulauan Babel.
Kasus terbaru mengenai dugaan pemalsuan tandatangan Sekretaris Daerah, Naziarto terkait pengesahan anggaran tahun 2024 menjadi bukti nyata dari krisis yang tengah terjadi.
Jika benar adanya, pemalsuan tersebut tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga pelanggaran hukum yang serius.
Pernyataan Huzarni Rani yang menyatakan kegelisahannya terhadap kondisi pemerintahan daerah Provinsi Bangka Belitung, menggambarkan kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak pihak terhadap kualitas kepemimpinan dan tata kelola birokrasi di provinsi tersebut.
Kritik terhadap kinerja Penjabat Gubernur (PJ Gubernur), Syafrizal yang dinilai lamban dalam menanggapi masalah dan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan semakin menambah ketidakpastian di tengah masyarakat.
Menyikapi kondisi ini, Sukirman Tanjung, Ketua Pondok Aspirasi Bangka Belitung, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Sekda untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan tandatangan tersebut.
Langkah ini bukan hanya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi mereka yang melakukan tindakan amoral dan melanggar hukum.
Di balik semua permasalahan yang terjadi, muncul opini bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat yang tengah mengendalikan ASN di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Kekuatan ini mampu mempengaruhi kebijakan dan membelenggu legitimasi, menciptakan suasana yang memprihatinkan dan memalukan dalam tata kelola pemerintahan.
Kini, masyarakat menantikan tindakan konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas dan efektivitas pemerintahan provinsi.
Hanya dengan langkah-langkah tegas dan transparan, keadaan yang semakin memburuk ini dapat diatasi dan tata kelola pemerintahan dapat kembali berjalan dengan baik.(Penulis : Mung, Editor : Revan)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
