Usai persidangan, kepada jejaring media Pers Babel Rikky Fermana sebagai anggota Majelis Komisioner menyatakan bahwa hampir semua masyarakat menguasai lahan negara hanya secara fisik untuk keperluan berkebun atau bercocok tanam. Mereka baru mengurus surat-surat secara sah jika terjadi jual beli.
“Kita akui masyarakat di Babel lengah untuk mengurus surat-suratnya. Kalau terjadi jual beli, baru mereka sibuk mengurusnya. Maka dari itu, kami memberi saran kepada masyarakat yang sudah menguasai tanah di lahan negara untuk segera membuat surat kepemilikan agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. Kades juga hendaknya proaktif menyampaikan kepada warganya untuk membuat surat kepemilikan atas lahan yang sudah dikuasai secara fisik,” kata Rikky.
Proses persidangan ini akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda pembacaan putusan yang akan ditentukan dalam beberapa waktu ke depan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kasus ini menarik perhatian karena mencerminkan permasalahan yang lebih luas mengenai kepemilikan tanah di Bangka Belitung.
Persoalan tanah sering kali menjadi isu krusial yang menyangkut banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta.
Dalam konteks ini, sidang sengketa informasi yang digelar oleh KI Babel diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mengurus surat-surat kepemilikan tanah secara sah.
Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan lebih proaktif dalam membantu warganya untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah, guna menghindari konflik dan sengketa di kemudian hari.
Kita akan menantikan putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya administrasi kepemilikan tanah yang tertib dan sah secara hukum. (Red/KBO Babel).