EkonomiNews

Jokowi : Potensi Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 Capai Rp5.800 Triliun

JAKARTA, JOURNALARTA.Com – Potensi ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030 mencapai USD 210-360 billion atau Rp.5.800 triliun. Hal itu disampaikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Jokowi mengatakan, pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 billion atau setara Rp12.300 triliun. Menurutnya, pertumbuhan tersebut  bisa dicapai karena Indonesia didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, Gen A.

Selain itu, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, yang melebihi jumlah penduduk saat ini yang mencapai 280 juta.

“Artinya, satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet yang sudah mencapai 185 juta, juga jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya besar sekali,” ujar Presiden.

Jokowi menekankan, transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan bidang keuangan menjadi sangat penting. Potensi besar ini  semakin didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi, jasa, hingga hiburan/entertainment.

Dengan jumlah UMKM sebanyak 64 juta, Jokowi menyoroti peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk beradaptasi dengan transformasi digital ini.

“Digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala negara menegaskan jika transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.

Dia pun menginstruksikan OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

“Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen.  Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” imbuh Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, selain meresmikan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Presiden juga meluncurkan blue print Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yakni Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.(*)

Sumber : Humas Setkab

Eksplorasi konten lain dari Journalarta

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Related Posts