Menurutnya, beberapa komponen penting seperti alat pendingin dan cetakan es telah mengalami kerusakan akibat tidak digunakan dalam jangka waktu lama.
Namun, Leo menambahkan bahwa rencana perbaikan pabrik es tersebut akan dianggarkan untuk tahun depan.
“Kita sudah merencanakan perbaikan di tahun depan, dan beberapa kelompok nelayan sudah siap untuk mengelola pabrik ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang PUDPP Dinas Perikanan Beltim, Iqbal menyangkal bahwa pabrik es tersebut tidak berfungsi. Menurutnya, pabrik es masih bisa dioperasikan namun belum ada pihak yang bersedia menjalankan operasionalnya.
“Pabrik ini masih berfungsi, hanya saja belum ada yang mau mengoperasikannya,” tegasnya.
Iqbal menjelaskan, pabrik es ini pada awalnya dibangun atas permintaan masyarakat setempat yang kesulitan mendapatkan es untuk kebutuhan melaut.
Namun, kelompok nelayan yang awalnya bersedia mengelola pabrik ini akhirnya mundur karena biaya operasional yang terlalu besar.
“Biaya operasional yang tinggi membuat kelompok nelayan mundur, dan itu menjadi kendala utama hingga saat ini,” jelasnya.
Pengujian yang Mengecewakan
HR, seorang sumber yang pernah terlibat dalam uji coba operasional pabrik es tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pabrik.
Menurut HR, proses pembekuan es sering terkendala oleh kerusakan mesin dan kebocoran pada bak penampung garam yang digunakan dalam proses produksi es.
Selain itu, masalah daya listrik yang tidak stabil dan sumber air yang tidak memadai turut memperburuk situasi.
“Mesinnya sering rusak, bak penampung garam bocor, listriknya kurang, dan air juga tidak cukup. Ini semua membuat pabrik tidak bisa beroperasi dengan baik,” ungkap HR.
Desakan Penyelidikan Lebih Lanjut
Dengan kondisi pabrik yang memprihatinkan ini, tim investigasi mendesak agar instansi terkait segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengadaan barang dan spesifikasi teknis pabrik es tersebut.
Penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang diduga tidak sesuai standar ini tidak merugikan anggaran negara dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi nelayan setempat.
Apalagi, proyek ini telah menghabiskan dana publik yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas.
Penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil langkah nyata guna memperbaiki kondisi pabrik es ini. Jika dibiarkan begitu saja, fasilitas yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan es nelayan malah hanya akan menjadi monumen kegagalan pembangunan.
Para nelayan yang sebelumnya berharap bisa mendapatkan pasokan es dengan mudah kini harus kembali menghadapi kenyataan pahit, dimana mereka tetap kesulitan mendapatkan es untuk kebutuhan melaut sehari-hari. (Yohanes/KBO Babel)