Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Cucun Minta DPR dan Akademisi Duduk Bareng Rumuskan Kebijakan Ekonomi

Cucun Minta DPR dan Akademisi Duduk Bareng Rumuskan Kebijakan Ekonomi
Cucun Minta DPR dan Akademisi Duduk Bareng Rumuskan Kebijakan Ekonomi

BANDUNG — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong parlemen dan akademisi duduk satu meja merumuskan kebijakan ekonomi. Ia menyampaikan hal itu saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat malam (20/11/2026).

Konferensi itu mengangkat tema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”. Menurut Cucun, tema tersebut relevan dengan tantangan global saat ini. Mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, kerentanan rantai pasok, sampai fluktuasi harga energi dan pangan.

Politikus PKB itu menegaskan, kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia menutup diri dari kerja sama internasional dan investasi. Yang penting, negara punya kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri dan tetap berpihak kepada rakyat.

Makna kedaulatan ekonomi versi Cucun

“Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya,” ujar Cucun.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini menjelaskan, DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Caranya lewat tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu jadi instrumen untuk memastikan regulasi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bagi Cucun, keberhasilan negara kesejahteraan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di atas kertas konstitusi.

Ia menyebut sejumlah contoh konkret. Mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren.

“Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka,” tegasnya.

Isu yang dibahas di konferensi

Cucun juga menyoroti sejumlah isu yang menjadi pembahasan konferensi. Antara lain penguatan kelembagaan negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional.

Ia menekankan, kebijakan investasi harus tetap memperhatikan perlindungan pekerja dan lingkungan. Sementara transformasi digital serta transisi ekonomi hijau harus dijalankan secara inklusif. Tujuannya agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi parlemen dan akademisi dinilai penting karena kebijakan ekonomi yang hanya berhenti di ruang rapat berisiko tidak menyentuh persoalan riil warga. Akademisi bisa menyumbang kajian dan data, sementara DPR memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menerjemahkannya menjadi regulasi dan alokasi anggaran.

Dampaknya langsung terasa bagi masyarakat. Regulasi yang dirumuskan tanpa kajian mendalam bisa mempersulit usaha kecil, menekan daya beli, atau memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan teknologi. Sebaliknya, kebijakan yang berbasis kajian akademik berpeluang lebih tepat sasaran, termasuk dalam urusan status guru honorer dan PPPK yang selama ini jadi keluhan banyak tenaga pendidik.

Konferensi Nasional APHTN-HAN sendiri menjadi forum para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kehadiran mereka di forum ini menandai upaya menjembatani kajian konstitusi dengan praktik pembuatan kebijakan.

“Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka,” tutup Cucun.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →