JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap membantu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempercepat penyiapan revisi UU Pertahanan Negara. Targetnya, RUU itu mulai dibahas di DPR pada awal 2027.
Kesepakatan itu muncul dalam pertemuan keduanya di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Yusril menuturkan Sjafrie meminta bantuannya karena UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah berumur hampir seperempat abad. Regulasi itu diajukan saat Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril, Sabtu (21/11/2026).
Permintaan itu diterima. Kendati begitu, Yusril menegaskan pembahasan teknis di DPR nanti tetap melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Alasan UU Pertahanan Harus Diubah
Menurut Yusril, lingkungan strategis pertahanan dan keamanan berubah cepat selama hampir 25 tahun sejak UU itu berlaku. Perubahan geopolitik jadi salah satu pemicunya. Kemajuan teknologi militer jadi pemicu lain.
Ia menyebut perang siber, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan pesawat nirawak (drone) sebagai contoh perkembangan yang belum terakomodasi dalam aturan lama.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.
Ia menambahkan, “Sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.”
Bagi pembaca, revisi ini bukan sekadar urusan meja rapat. Aturan pertahanan menentukan bagaimana negara mengatur anggaran, alutsista, hingga kesiapan menghadapi ancaman digital. Serangan siber dan penyalahgunaan drone, misalnya, menuntut dasar hukum yang jelas, bukan hanya kebijakan teknis di tingkat kementerian.
Bantah Bahas Cawapres dan Penyadapan
Pertemuan itu juga jadi ajang silaturahmi. Yusril dan Sjafrie sudah saling mengenal sejak masa Orde Baru. Keduanya sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto di tengah tuntutan reformasi.
Di luar agenda legislasi, Yusril membantah pertemuan tersebut membahas dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih MPR.
“Enggaklah (bahas cawapres). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin,” kata Yusril.
Ia juga membantah adanya pembicaraan soal penyadapan dan tindak pidana makar. Menurut Yusril, penanganan kedua persoalan itu merupakan kewenangan kepolisian dalam proses penegakan hukum.
Keterlibatan dirinya sebagai Menko Kumham Imipas dalam persoalan tersebut, kata Yusril, berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum soal penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Yang jelas, revisi UU Pertahanan kini masuk jalur persiapan pemerintah. Bila jadwal berjalan sesuai rencana, DPR mulai membahasnya awal 2027.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah