Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Komisi II DPR Kaji Pemisahan Pemilu dan Ambang Batas, Koster Beri Catatan

Komisi II DPR Kaji Pemisahan Pemilu dan Ambang Batas, Koster Beri Catatan
Komisi II DPR Kaji Pemisahan Pemilu dan Ambang Batas, Koster Beri Catatan

DENPASAR — Panja Komisi II DPR RI membuka pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk soal pemisahan penyelenggaraan pemilu dan ambang batas. Masukan pertama datang dari Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan itu menjaring masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyusun perubahan aturan pemilu.

Koster tidak hanya bicara soal teknis. Ia menekankan revisi harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Sistem baru jangan cuma memenuhi aspek prosedural, tetapi juga melahirkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada rakyat.

Catatan Koster soal Kondisi Daerah

Bali punya karakter sosial yang khas. Karena itu, Koster meminta penyusun undang-undang memperhatikan kondisi daerah dan keberagaman masyarakat.

“Penyempurnaan regulasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, dan dinamika demokrasi agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Koster dalam pertemuan itu.

Tujuannya jelas: aturan pemilu harus bisa dijalankan di tingkat pusat sampai kabupaten dan kota, bukan hanya rapi di atas kertas.

Koster juga berharap perubahan regulasi ini memperkuat kepercayaan publik. Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas jadi syarat utamanya.

Peringatan Aria Bima: Jangan Sekadar Formalitas

Dari sisi DPR, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan penyempurnaan UU Pemilu tidak boleh berhenti jadi kegiatan formalitas.

Berbagai persoalan pada penyelenggaraan sebelumnya, kata dia, harus dikaji mendalam demi memberikan kepastian hukum. Artinya, ada persoalan nyata yang perlu diselesaikan lewat revisi ini, bukan sekadar mengganti rumusan pasal.

Kunjungan panja ke daerah menjadi bagian dari penyerapan aspirasi sebelum draf perubahan dibahas lebih jauh di Senayan. Pemerintah daerah, akademisi, dan penyelenggara pemilu diminta menyumbang pandangan dari pengalaman lapangan.

Pembahasan pemisahan pemilu dan ambang batas sendiri berdampak langsung pada cara partai politik menyusun strategi. Ambang batas menentukan apakah sebuah partai lolos ke parlemen. Sementara pemisahan penyelenggaraan pemilu menyangkut beban kerja dan anggaran penyelenggara di daerah.

Bagi pemilih, keputusan soal ambang batas bisa memengaruhi jumlah partai yang muncul di surat suara. Di Bali, hal itu ikut menentukan peta koalisi dan perolehan kursi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Koster menutup pertemuan dengan satu harapan: aturan baru harus bisa menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Setelah menjaring masukan di Bali, Panja Komisi II masih punya pekerjaan panjang. Aspirasi dari daerah akan dibawa ke pembahasan berikutnya, termasuk soal ambang batas dan pemisahan pemilu.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →