JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), tidak membahas politik praktis. Dasco menegaskan agenda pertemuan itu murni soal revisi Undang-Undang Pertahanan yang sudah berlaku 28 tahun.
Bagi publik, klarifikasi ini penting karena pertemuan Sjafrie di DPR sempat dikaitkan dengan isu dukungan terhadap calon wakil presiden. Dasco sendiri merupakan Ketua Harian Partai Gerindra dan namanya sempat disebut dalam sejumlah wacana politik nasional.
“Eh, enggak ada,” kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11), ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Sjafrie membahas isu politik.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan Sjafrie hanya membahas rencana revisi UU Pertahanan. “Kami bahas itu saja kemarin itu masalah UU Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian,” ujarnya.
Menurut Dasco, pertemuan itu merupakan hal normal. DPR tengah membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara Sjafrie ingin UU Pertahanan bisa direvisi setelah UU TNI disempurnakan sebelumnya.
“Menurut saya itu, kan, pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra,” lanjut Dasco.
Dasco juga mengakui sempat berbicara empat mata dengan Sjafrie. Namun ia menegaskan topiknya tetap seputar revisi UU Pertahanan, bukan urusan politik.
Revisi UU Pertahanan Jadi Fokus
UU Pertahanan sudah berlaku 28 tahun. Revisi dinilai mendesak untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pertahanan nasional.
Sjafrie sebelumnya menyoroti sejumlah poin dalam revisi UU Pertahanan. Ia ingin aturan itu diperbarui setelah UU TNI disempurnakan.
Pertemuan di DPR itu berlangsung di tengah isu politik yang berkembang. Sjafrie juga sempat menegaskan pertemuannya dengan Dasco tidak membahas soal calon wakil presiden.
“Pertemuan biasa, komunikasi yang memang harus dilakukan antara mitra,” tegas Dasco.
Bagi masyarakat, revisi UU Pertahanan berdampak langsung pada kebijakan pertahanan negara. Aturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan pertahanan hingga hubungan antarlembaga.
DPR dan pemerintah kini memiliki pekerjaan rumah untuk merampungkan pembahasan revisi tersebut. Prosesnya akan melibatkan pembahasan intensif di tingkat komisi dan pengambilan keputusan di parlemen.
Dasco memastikan pertemuan dengan Sjafrie tidak membahas urusan politik praktis. Namun ia tak menampik bahwa komunikasi antara DPR dan pemerintah memang diperlukan untuk membahas agenda legislasi.
“Kami bahas itu saja kemarin itu masalah UU Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian,” pungkasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah