Kamis, 12 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Gibran dan HMP DPR: Paripurna Dijadwalkan Pukul 14.00

Gibran dan HMP DPR
Gibran dan HMP DPR

JAKARTA — HMP Gibran akan menjadi perhatian menjelang Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11), yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan undangan rapat belum disebarkan dan ia belum mengetahui agenda lengkapnya.

Rapat yang dijadwalkan lebih siang dari kebiasaan itu dapat menjadi tahapan penting bagi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Dasco belum memastikan usulan tersebut akan dibahas atau diputuskan dalam paripurna.

Agenda HMP Gibran belum dipastikan

Dasco menyampaikan jadwal itu saat menghadiri kegiatan Partai NasDem pada Rabu (11/11). Ia menyebut rapat paripurna biasanya dimulai pukul 10.00 WIB, sedangkan jadwal kali ini tercatat pukul 14.00 WIB.

“Besok itu ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 kalau saya nggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan,” ujar Dasco kepada wartawan.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan belum memeriksa susunan acara karena tidak berkegiatan di DPR pada hari tersebut. Karena itu, ia belum dapat memastikan apakah agenda paripurna akan mencakup pembahasan usulan HMP.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyatakan usulan HMP akan diteruskan ke rapat paripurna. Pernyataan itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima pengajuan dari anggota parlemen.

120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan HMP

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP terkait Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin rapat penyerahan usulan, didampingi Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Jumlah pengusulnya terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 18 PKB, 19 NasDem, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat. Rincian itu menunjukkan dukungan datang dari berbagai fraksi, dengan jumlah terbanyak berasal dari PKS.

Para pengusul menyoroti kelayakan Gibran sebagai wakil presiden setelah muncul persoalan mengenai ijazah atau dokumen setara kelulusan SMA. Dalam pemaparan fraksi, sejumlah anggota mengaitkan usulan tersebut dengan putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen dan persyaratan pendidikan Gibran.

Usulan yang sudah diserahkan belum sama dengan keputusan akhir DPR. Paripurna menjadi tahap yang dinantikan untuk mengetahui bagaimana pimpinan dan anggota DPR menindaklanjuti permintaan tersebut; agenda resminya tetap bergantung pada undangan dan susunan acara rapat.

Kabar pengunduran diri dibantah Dasco

Perhatian terhadap rapat bertambah setelah beredar kabar bahwa Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dan berencana menyampaikan surat pengunduran diri. Seorang yang disebut dekat dengan Gibran mengatakan surat itu telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11).

Dasco mengatakan belum mengetahui kabar tersebut secara langsung. Ia mengaku baru membacanya dan menyebut informasi itu dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie.

Dasco juga menyatakan pertemuannya dengan Prabowo dalam kegiatan Partai NasDem tidak membahas pengunduran diri Gibran. Pernyataan itu belum mengubah ketidakpastian mengenai kabar surat tersebut maupun agenda paripurna.

Bagi publik, dua hal kini menjadi perhatian: apakah DPR memasukkan usulan HMP ke agenda resmi dan bagaimana prosesnya berjalan setelah rapat dibuka. Dasco menegaskan ia belum mengetahui pembahasan yang akan berlangsung. “Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan,” ujarnya.

(PE)

Artikel Untuk Anda

📲
Ikuti JournalArta di WhatsApp & Telegram

Berita terpenting nasional, ekonomi, dan teknologi langsung di HP-mu. Gratis, tanpa spam.

Bagikan: Facebook Twitter Telegram
Uji dirimuKuis Sejarah Hari Pahlawan: 10 Soal Pertempuran Surabaya 1945, Berapa Skormu? →