Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Dinilai PKS Relevan

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal Gibran dinilai Presiden PKS Almuzzammil Yusuf sebagai langkah yang relevan jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mundur, menyusul putusan MK dan MA terkait ijazahnya. Sikap itu disampaikan pada Selasa, 10 November 2026.

Pernyataan PKS menambah dorongan agar polemik tersebut dibahas melalui mekanisme DPR. Bagi publik, langkah berikutnya bergantung pada komunikasi antarfraksi dan proses kelembagaan, bukan hanya pada desakan politik.

PKS dorong proses melalui DPR

Almuzzammil menilai Gibran sebaiknya mempertimbangkan mundur dari jabatan wakil presiden. Jika ia tidak mengambil langkah itu, menurut Presiden PKS tersebut, DPR dapat menggunakan HMP sesuai aturan yang berlaku.

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil.

Ia juga menyatakan hak DPR harus dijalankan secara kolektif melalui mekanisme lembaga dan komunikasi antarfraksi. PKS, kata dia, akan menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

HMP adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat melalui proses kelembagaan. Usulan penggunaannya dalam perkara Gibran masih berada dalam ranah dinamika politik parlemen; pernyataan PKS sendiri bukan keputusan DPR.

Putusan MK dan MA jadi latar polemik

Perdebatan ini berangkat dari putusan MK dan MA yang disebut dalam pernyataan PKS. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses.

Menurut informasi yang disampaikan Dasco, pembicaraan lintas fraksi saat itu masih berlangsung secara informal. Sejumlah anggota DPR dan organisasi masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme parlemen.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim sebelumnya menyebut pilihan Gibran mundur atau digantikan sama-sama dapat ditempuh, asalkan diproses sesuai konstitusi. NasDem, menurut Hermawi, mendukung proses yang konstitusional tanpa menentukan pilihan yang harus diambil.

Perbedaan penekanan itu menunjukkan bahwa respons partai politik belum seragam: PKS menilai pengunduran diri sebagai langkah bijaksana dan HMP sebagai opsi jika Gibran tetap menjabat, sedangkan NasDem menitikberatkan kesesuaian proses dengan konstitusi. Sikap tersebut belum mengubah status jabatan Gibran.

Bagi masyarakat, proses di DPR akan menentukan bagaimana aspirasi terkait polemik ijazah dibahas secara resmi. Komunikasi antarfraksi menjadi tahap penting sebelum parlemen mengambil langkah kelembagaan.

PKS menyatakan akan terus berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen. Sementara itu, Dasco mengatakan tindak lanjut putusan MA akan dilakukan setelah masa reses DPR.