Suket Ijazah Gibran Belum Dimusnahkan, DPR Tunggu Sidang

JAKARTA — Suket ijazah Gibran belum dimusnahkan setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; DPR RI menunggu masa sidang untuk membahas langkah berikutnya. Putusan itu menyatakan suket tersebut tidak sah sebagai salah satu persyaratan mengikuti Pilpres 2024.

Belum ada tindak lanjut dari DPR maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Bagi publik, perkembangan berikutnya bergantung pada pembahasan resmi di parlemen dan langkah kementerian terkait pelaksanaan putusan.

Suket ijazah Gibran menunggu pembahasan DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah anggota parlemen dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi. Namun, DPR belum mengadakan rapat untuk membahas persoalan itu.

Anggota DPR masih menjalani masa reses pada Senin (9/11) dengan berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Masa sidang dijadwalkan kembali dimulai pada Selasa (10/11).

“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dasco menyebut pimpinan DPR belum menggelar rapat atau pertemuan Badan Musyawarah bersama perwakilan fraksi. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan tindak lanjut.

“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR,” ucap Dasco.

Kemendikdasmen belum memproses putusan

Kemendikdasmen belum mengambil tindakan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung mengenai suket penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Putusan itu mencakup pembatalan, penarikan, hingga pemusnahan surat keterangan tersebut.

Belum bergeraknya kementerian berarti status dokumen itu belum berubah melalui tindakan administratif yang disebut dalam putusan. Sementara itu, pembahasan di DPR belum masuk agenda resmi karena masa sidang belum dimulai dan salinan lengkap putusan masih ditunggu.

Dasco mengatakan pembahasan lintas fraksi masih berlangsung secara informal. Para anggota yang ingin menyampaikan aspirasi meminta agar persoalan tersebut dibicarakan dalam forum resmi sesuai mekanisme parlemen.

“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” katanya.

Setelah masa sidang dimulai, DPR akan melihat perkembangan pembahasan sebelum menyikapi persoalan itu. Dasco menegaskan langkah parlemen perlu mengikuti mekanisme resmi serta peraturan dan tata tertib DPR.