Gedung Nusantara II, Senayan, mendadak riuh sejak Selasa pagi (18/8). Sebanyak 316 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memadati ruang rapat paripurna untuk menetapkan nasib kursi hakim di Mahkamah Agung serta membedah arah fiskal negara tahun depan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengetuk palu sidang tepat saat daftar hadir menunjukkan angka kuorum terpenuhi. Di meja pimpinan, ia didampingi oleh dua wakil ketua lainnya, Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Aura ruang sidang terasa serius. Agenda hari itu memang tidak main-main; menyangkut integritas hukum sekaligus denyut nadi ekonomi nasional.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 316 anggota yang hadir,” ucap Dasco membuka sidang.
Menakar Hakim Agung Baru
Pekerjaan rumah pertama dewan berkaitan dengan wajah peradilan Indonesia. Komisi III DPR RI langsung naik ke podium untuk memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap sederet calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
Proses seleksi ini krusial untuk memastikan kursi-kursi kosong di lembaga peradilan tertinggi tersebut segera terisi oleh sosok yang dianggap mumpuni.
Usai laporan dibacakan, para anggota dewan yang hadir segera melakukan pengambilan keputusan. Suasana ruang sidang yang tadinya tenang berubah menjadi dinamik saat fraksi-fraksi mulai mengeluarkan sikap.
Keputusan ini menjadi penentu akhir siapa saja yang akan memegang palu keadilan di tingkat kasasi selama masa jabatan mendatang. Tidak ada ruang untuk keraguan, mengingat publik menaruh harapan besar pada kredibilitas hakim yang terpilih hari ini.
Arah Fiskal dan Nasib Migas
Setelah urusan hukum tuntas, fokus rapat bergeser ke angka-angka besar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Sembilan fraksi di parlemen bergantian menyampaikan pemandangan umum mereka. Debat kecil sempat mewarnai penyampaian pandangan ini. Maklum, APBN 2027 akan menjadi kompas bagi arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun depan.
Tak berhenti di urusan dompet negara, sektor energi pun kena jatah pembahasan. DPR menyoroti RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini bukan sembarang usul, melainkan inisiatif dari Komisi XII DPR RI. Dalam forum ini, dewan sepakat untuk membawa usul tersebut melangkah lebih jauh. Mereka mengebut agenda ini agar segera sah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Di sela-sela pembahasan krusial itu, pimpinan dewan juga menuntaskan urusan internal. Mereka melantik sejumlah anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk DPR RI dan MPR RI masa jabatan 2024-2029. Wajah-wajah baru ini langsung disumpah di depan sidang paripurna, menambah daftar panjang personel yang harus segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja parlemen yang padat.
Sisa waktu sidang digunakan untuk menetapkan komposisi fraksi dalam alat kelengkapan dewan untuk Tahun Sidang 2026-2027. Pengaturan posisi ini penting agar kinerja komisi-komisi di parlemen tidak macet di tengah jalan. Meski daftar agendanya panjang, Dasco berusaha memimpin jalannya rapat agar tetap efektif.
Setiap keputusan yang diketok hari ini akan langsung berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Terutama bagi Mahkamah Agung, yang dalam waktu dekat akan mendapatkan suntikan tenaga baru dari hasil seleksi yang telah disetujui.
Publik kini tinggal menunggu eksekusi dari nama-nama hakim yang lolos, sekaligus menantikan bagaimana pemerintah merespons masukan fraksi terkait postur anggaran 2027 yang baru saja dibahas di Senayan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.