Dibuka Pimpinan DPR, Rakernas AKSI Bakal Hasilkan Rekomendasi untuk Pemerintah

JAKARTA — Pimpinan DPR RI membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang menghadirkan wakil kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2026 ini dijanjikan akan menghasilkan rekomendasi konkret untuk pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejawat Saan Mustopa dan Sari Yuliati, hadir untuk membuka acara. Mereka didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.

“Setelah Rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai pembukaan. Dia menekankan bahwa DPR hadir karena diundang dan hasil pertemuan akan menjadi masukan resmi bagi pemerintah.

Pemerintah Tunggu Rekomendasi untuk Pembangunan Desa

Menteri Yandri merespons positif kehadiran AKSI. Dia menyatakan pemerintah telah siap menampung berbagai rekomendasi yang akan dihasilkan para kepala desa. “Kami akan menunggu rekomendasi dari AKSI untuk membangun dari desa sesuai astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo,” kata Yandri.

Program pembangunan desa sudah menjadi fokus pemerintah, dengan berbagai inisiatif mulai dari koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga desa tematik. Yandri menambahkan diskusi lanjutan mengenai rekomendasi AKSI akan dilakukan bersama DPR.

“Intinya, kami siap bersama dengan AKSI mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” jelasnya.

Kepala Desa Apresiasi Keterbukaan Pimpinan

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI Irawadi menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sikap DPR dan pemerintah yang memberikan ruang komunikasi langsung. Menurutnya, pertemuan ini membuktikan tidak ada jarak antara parlemen, pemerintah pusat, dan aparatur desa tingkat bawah.

“Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan,” ujar Irawadi. Dia menekankan bahwa AKSI berkomitmen untuk mendukung dan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat demi kemajuan desa.

Irawadi juga menggunakan perumpamaan tersendiri: “Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin meludah ke atas. Kalau kami meludah ke atas, ludah itu akan jatuh ke muka kami sendiri.” Pernyataan itu menggambarkan komitmen AKSI untuk bersinergi, bukan berseberangan dengan pemerintah pusat.

Signifikansi Rakernas bagi Pembangunan Nasional

Rakernas AKSI 2026 ini menandai momen penting di mana aspirasi desa langsung didengar oleh institusi tertinggi negara. Kepala desa, meski berada di garis paling depan administrasi publik, sering kali tertinggal dalam perjalanan kebijakan nasional.

Dengan hadirnya pimpinan DPR dan menteri langsung di acara AKSI, sinyal yang dikirim adalah bahwa pemerintah serius mendengarkan masukan dari tingkat grassroot.

Rekomendasi yang akan dihasilkan diharapkan mencakup berbagai aspek pembangunan desa—dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Semua itu menjadi bagian dari visi presiden untuk membangun Indonesia dari desa.

Pertemuan ini juga menunjukkan model komunikasi yang lebih terbuka antara tiga pilar utama: parlemen, eksekutif, dan masyarakat. Komunikasi langsung tanpa “perantara berbelit” menjadi kunci agar aspirasi desa tidak hilang dalam proses birokratis yang rumit.