KUPANG — Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI langsung menjajaki lapangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan penanganan korban gempa magnitudo 7,7 berlangsung optimal. Delegasi pimpinan dewan fokus pada dua hal: pemenuhan kebutuhan dasar ribuan pengungsi dan akselerasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Rapat koordinasi berlangsung Minggu (16/8/2026), menghadirkan sejumlah figur senior legislatif dan eksekutif. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya diskusi, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi XII Bambang Haryadi.
Dari pemerintah hadir Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Perhatian Utama: 4.000 Pengungsi Butuh Solusi Cepat
Saan menekankan urgensi penanganan pengungsi yang saat ini mencapai 4.000 jiwa. “Ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya dalam rakor tersebut.
Dia mencatat bahwa dapur umum telah tersedia, namun jaminan pemenuhan kebutuhan dasar harian menjadi kunci agar para korban dapat segera kembali ke hunian masing-masing.
Logika sederhana yang dikemukakan Saan: semakin cepat kebutuhan dasar terpenuhi, semakin cepat pula perpindahan dari posko pengungsian ke rumah permanen. “Lebih cepat lebih baik,” katanya tegas.
Pendataan Kerusakan: Langkah Awal Rekonstruksi
Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan huntap, Saan meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat melakukan pemetaan kerusakan hunian. Klasifikasi rusak ringan, sedang, atau berat perlu segera ditentukan agar prioritas pembangunan dapat disusun dengan sistematis.
“Tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa pengungsi yang rumahnya rusak ringan bisa lebih dulu kembali dibandingkan mereka yang rumahnya butuh perbaikan substansial.
Target Waktu Evakuasi Harus Jelas
Saan juga menekankan pentingnya penetapan tenggat waktu konkret bagi korban untuk meninggalkan posko pengungsian secara menyeluruh. “Sehingga kita harus udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing,” katanya.
Penetapan batas waktu ini penting untuk manajemen pengungsian dan juga memberikan kepastian psikologis kepada para korban bencana. Sebelum target tersebut tercapai, pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar mereka semua terpenuhi tanpa kekurangan.
Satgas Galapana: Pengawas Pemulihan Bencana
Satgas Galapana, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dibentuk khusus untuk mengawasi dan mendukung kebijakan serta alokasi anggaran pemulihan wilayah bencana. Badan ini bukan pemain baru dalam penanganan bencana—mereka telah mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu dengan pengalaman dan pembelajaran yang kini diterapkan di NTT.
Keterlibatan langsung pimpinan DPR di lapangan menunjukkan komitmen legislatif untuk tidak hanya menerbitkan kebijakan, melainkan mengawasi eksekusi penanganan bencana secara real-time. Koordinasi lintas lembaga—dari BNPB, Kemendagri, hingga Kemensos—menjadi fondasi agar respons penanganan tidak terganggu birokrasi berbelit.
Dengan rapat koordinasi ini, DPR menempatkan dirinya sebagai bagian dari ekosistem pemulihan, bukan hanya lembaga legislatif yang menunggu laporan. Kecepatan pendataan, penyediaan logistik, dan pembangunan huntap kini menjadi target yang dipantau secara langsung oleh pimpinan dewan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.