6 Poin Hasil Pertemuan 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Dasco, Mensesneg

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar pertemuan dengan 10 pimpinan forum PPPK dan aliansi PPPK paruh waktu. Acara di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/9), membahas data pegawai dan kebijakan kepegawaian nasional.

Enam poin penting menjadi hasil dari pertemuan tersebut. Data jumlah PPPK paruh waktu secara nasional menjadi fokus utama diskusi. “Setiap kebijakan kepegawaian dimulai dari satu hal sederhana: data yang benar,” ujar Dasco dalam pernyataannya.

Data Sebagai Fondasi Kebijakan

Aliansi Merah Putih Lintas Profesi menyerahkan berkas dan data mengenai jumlah PPPK paruh waktu dari seluruh Indonesia dalam pertemuan tersebut. Data valid diperlukan agar kebijakan yang disusun pemerintah sesuai dengan kondisi dan jumlah PPPK paruh waktu yang sebenarnya di lapangan.

Dasco menjelaskan bahwa data yang valid menjadi syarat agar kebijakan soal status kepegawaian dan jenjang karier bisa disusun tepat sasaran. Penyerahan data ini diharapkan membantu pemerintah dan DPR memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai PPPK paruh waktu di berbagai daerah.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya. Teman-teman aliansi menyerahkan berkas dan data jumlah PPPK paruh waktu secara nasional sebagai bahan validasi bersama,” jelas Dasco kepada media.

Penataan Kebijakan Kepegawaian

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut hadir mendampingi proses validasi data tersebut. Hadirnya Mensesneg menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons isu kepegawaian PPPK yang menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga ikut serta dalam pertemuan. Kehadiran kedua pejabat DPR ini mengindikasikan bahwa isu PPPK paruh waktu mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif.

Dasco berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. “Seluruh masukan ini akan kami koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutupnya. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan PPPK paruh waktu di seluruh nusantara.

Konteks Isu PPPK Paruh Waktu

Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mulai merespons aspirasi pegawai PPPK paruh waktu. Sebelumnya, kelompok PPPK paruh waktu sering mengeluh tentang ketidakjelasan status kepegawaian dan prospek karier mereka. Data yang akurat menjadi langkah kritis untuk merancang solusi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Validasi data bersama antara aliansi PPPK dan institusi pemerintah adalah metode yang dirancang untuk memastikan kebijakan tidak didasarkan pada asumsi, melainkan fakta nyata kondisi lapangan. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil nantinya dapat lebih mengakomodasi kebutuhan PPPK paruh waktu secara menyeluruh.