Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, kedatangan tamu istimewa, Rabu (9/9). Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) datang untuk mengadu langsung ke pimpinan dewan soal kebijakan penghematan anggaran yang dirasa makin mencekik arus ekonomi di tingkat akar rumput.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima langsung delegasi tersebut di ruang kerjanya. Pertemuan ini tidak dilakukan mendadak.
Dasco menyebutkan, komunikasi antara dirinya dengan para kepala desa ini sebenarnya sudah terjalin lewat sambungan telepon beberapa hari sebelum pertemuan fisik berlangsung.
Mereka berbagi keresahan soal betapa beratnya beban ekonomi pedesaan saat ini akibat guncangan ekonomi global yang merambat hingga ke desa-desa.
Dasco, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati, mencatat poin-poin krusial dari para tamu. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan penghematan anggaran di pusat jangan sampai memukul balik perekonomian masyarakat kecil. Mereka meminta ada tinjauan ulang terhadap pola belanja yang selama ini berjalan.
Menakar Efek Domino Belanja Desa
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti soal aktivitas belanja di daerah-daerah yang kini perlu dievaluasi. Jangan sampai, maksud hati melakukan efisiensi, yang terjadi justru melumpuhkan roda ekonomi warga. Ia memberi penekanan tegas pada pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan anggaran.
“Termasuk pengeluaran-pengeluaran apabila kemudian dilakukan pembelian-pembelian yang dalam keadaan sekarang ini, menurut koordinator ini mungkin perlu ditinjau untuk supaya tidak berdinamika atau berpengaruh terhadap situasi dan perekonomian di pedesaan-pedesaan,” ucap Dasco kepada awak media setelah audiensi.
Kalimat itu jelas. Dia ingin agar setiap rupiah yang berputar di desa benar-benar memberikan dampak positif, bukan justru memicu gejolak sosial baru. Para kepala desa ini adalah pihak yang paling tahu kondisi nyata di lapangan. Mereka bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Jadi, saat mereka mengeluh soal dampak kebijakan anggaran, DPR merasa perlu untuk segera meresponsnya.
Menurut Dasco, situasi global yang tidak menentu saat ini memang berdampak luas. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh para pengambil kebijakan di Jakarta, tapi langsung menghantam kantong-kantong ekonomi di pedesaan. Koordinator AMJ membawa sejumlah pokok pikiran yang menurut DPR cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih dalam.
Tanggung Jawab di Garis Depan
Bagi DPR, posisi kepala desa sangat strategis. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat kecil. Segala kebijakan pemerintah yang menyangkut anggaran, jika tidak disesuaikan dengan kondisi riil di desa, bisa menjadi bumerang. Itulah alasan mengapa pimpinan DPR memutuskan untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka.
Tidak hanya mendengar, DPR juga berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut. Dasco menegaskan bahwa pihaknya telah berembuk dengan jajaran pimpinan lembaga lainnya untuk menampung aspirasi dari Koordinator AMJ ini. Proses perumusan kebijakan ke depan dipastikan akan mempertimbangkan masukan-masukan dari para pimpinan desa tersebut agar lebih kontekstual dengan kebutuhan rakyat.
Pertemuan ini pun menjadi sinyal bahwa DPR tidak ingin menutup telinga atas dinamika yang terjadi di daerah.
Meski kebijakan penghematan anggaran merupakan langkah yang sering dianggap perlu untuk kesehatan fiskal negara, para kepala desa ini mengingatkan ada “harga” yang harus dibayar jika dilakukan secara serampangan.
Kini, bola berada di tangan DPR untuk memastikan suara dari desa tersebut benar-benar masuk ke dalam draf kebijakan nasional yang akan datang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.