Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Sikap PDIP

JAKARTA — PDI Perjuangan menilai hak menyatakan pendapat di DPR sebagai pilihan paling rasional untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap itu pada Senin (9/11) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Usulan tersebut muncul setelah partai menyerap aspirasi dari sejumlah kalangan dan berdialog dengan berbagai pihak. Sikap politik DPR berpotensi menjadi langkah berikutnya dalam menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Hasto mengatakan aspirasi datang dari guru besar, masyarakat sipil, serta hasil dialog lintas fraksi. Ia menyebut pembicaraan di internal maupun dengan pihak lain masih berlangsung.

PDIP menyerap aspirasi soal hak DPR

Menurut Hasto, sebagian pihak yang menyampaikan pandangan mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak itu adalah salah satu kewenangan konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap terhadap suatu persoalan.

“Ya PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi, dari para guru-guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan,” jelas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Ia menghubungkan polemik ini dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang berkaitan dengan syarat usia pencalonan. Hasto juga menyinggung persoalan syarat ijazah sekurang-kurangnya SMA dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menurutnya terjadi saat proses politik mendukung Gibran.

Hasto menyampaikan penilaian itu sebagai pandangan politik PDIP. Ia mengatakan partainya masih mendengarkan berbagai aspirasi sebelum menentukan tindak lanjut.

Bagi masyarakat, pilihan DPR penting karena akan menentukan apakah polemik tersebut dibahas melalui mekanisme resmi lembaga legislatif atau tetap menjadi perdebatan politik. Namun, pernyataan Hasto belum berarti DPR telah menetapkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai keputusan kelembagaan.

Usulan dan proses DPR

Dalam perkembangan terpisah pada Senin (9/11), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengusulkan DPR memakai hak menyatakan pendapat untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan putusan MK dan MA. Ia menilai hak interpelasi dan hak angket kurang sesuai untuk perkara tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan proses resmi baru dapat berjalan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa (10/11). Dasco menyebut DPR menerima usulan dari organisasi masyarakat sipil dan anggota lintas fraksi, tetapi pembahasan selama masa reses masih berlangsung secara informal.

Perbedaan tahap ini penting: dukungan atau usulan sejumlah pihak belum sama dengan keputusan DPR. Jika proses resmi dimulai, lembaga tersebut perlu menentukan sikap melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Hasto menegaskan PDIP akan melanjutkan dialog dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan. “Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucap Hasto.