Tito Karnavian Dicekal: Mendagri Pastikan Isu Itu Hoaks

JAKARTA — Tito Karnavian membantah kabar dirinya dicekal ke luar negeri terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Menteri Dalam Negeri itu memastikan tidak ada surat pencekalan terhadap dirinya.

Bantahan tersebut menepis kabar yang dapat menimbulkan kesan bahwa Tito ikut terseret dalam penanganan perkara. Ia mengatakan sudah pensiun dari Polri sejak 2019 dan kini menjalankan tugas sebagai Mendagri.

“Saya di sini, ke mana?” kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat ditanya mengenai surat pencekalan, ia menegaskan, “Nggak ada (surat pencekalan).”

Tito Karnavian dicekal? Ia menyebut kabar itu hoaks

Tito menyatakan beragam informasi tidak benar beredar setelah kasus penyadapan terhadap Prabowo mencuat. Ia juga membantah kabar bahwa rumahnya menjadi tempat berkumpul.

Menurut Tito, kabar itu menyebut rumahnya berada di Widya Chandra 4. Ia meluruskan bahwa rumahnya berada di Widya Chandra 1, bukan di lokasi yang disebut dalam isu tersebut.

“Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya,” ujar Tito. Ia menyebut informasi soal rumah itu sebagai salah satu contoh kabar yang menurutnya tidak sesuai kenyataan.

Klarifikasi ini penting karena isu pencekalan mengaitkan seorang pejabat pemerintah dengan perkara penyadapan Presiden. Tito menegaskan dirinya tidak menerima surat pencekalan, sekaligus membantah kabar soal rumahnya. Dengan begitu, ia membedakan informasi yang beredar dari keterangan langsungnya di Istana.

Fokus menjalankan tugas sebagai Mendagri

Tito mengatakan ia sudah pensiun dari kepolisian sejak 2019. Ia menyatakan tidak lagi terlibat dalam urusan internal Polri setelah meninggalkan institusi tersebut.

Sekarang, Tito menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri setelah dipercaya Presiden Prabowo. Ia menyebut kegiatan dalam jabatan itu menyita banyak waktunya.

“Dipercaya oleh Bapak Prabowo menjadi Mendagri, saya laksanakan, saya laksanakan juga dengan semaksimal saya,” kata Tito. Ia menambahkan, urusan kepolisian kini ditangani pihak yang bertugas di institusi tersebut.

Tito tidak memberikan keterangan bahwa dirinya ikut menangani perkara penyadapan. Ia menekankan bahwa tanggung jawabnya saat ini berada di kementerian, sementara urusan Polri ditangani oleh pihak yang berwenang di kepolisian.

Ia kembali menegaskan inti bantahannya: tidak ada surat pencekalan terhadap dirinya.