BMKG Antisipasi Banjir dan Longsor pada Puncak Hujan

JAKARTA — BMKG menyiapkan antisipasi banjir dan longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan langkah itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Bagi wilayah yang belum siap menghadapi hujan ekstrem, peringatan dini dan langkah pengendalian cuaca menjadi perhatian langsung. BMKG menyebut sekitar 38 sungai belum atau sedang menjalani normalisasi, sementara sejumlah pembangunan juga masih dikebut.

Musim hujan mundur 20 sampai 30 hari

Faisal mengatakan awal musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari. Puncaknya diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, dari Desember 2026 hingga Februari 2027.

Curah hujan pada periode itu diperkirakan berada dalam kategori normal, yakni setara dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Namun, durasinya diperkirakan lebih pendek. Kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena hujan ekstrem dapat memicu banjir dan longsor.

Dalam pertemuan dengan Presiden, pemerintah membahas kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, istilah untuk bencana yang berkaitan dengan hujan dan kondisi cuaca. Faisal hadir bersama sejumlah menteri dan pejabat pemerintah.

BMKG telah menyiapkan peringatan dini untuk sejumlah ancaman. Informasinya dapat diakses masyarakat melalui bmkg.go.id/peringatan-dini, termasuk peringatan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa, dan tsunami.

Peringatan BMKG hingga tingkat kecamatan

Untuk hujan, BMKG menyediakan informasi nowcasting, yaitu prakiraan kondisi dalam rentang waktu dekat, untuk potensi hujan dalam 3 sampai 6 jam ke depan. Informasi itu dapat menunjukkan status waspada, siaga, atau awas hingga tingkat kecamatan.

BMKG juga menyajikan prakiraan harian sampai 7 hari ke depan, per dasarian atau periode 10 hari, serta informasi bulanan. Rentang waktu berbeda ini memberi pemerintah gambaran untuk menentukan wilayah dan waktu yang perlu diantisipasi.

BMKG bekerja bersama BNPB untuk mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, dan longsor. Hasil identifikasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah antisipasi. Pemerintah provinsi dapat menetapkan status siaga darurat, sedangkan operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan BNPB dengan supervisi BMKG.

Modifikasi cuaca untuk melindungi wilayah rawan

Faisal menjelaskan dua pendekatan dalam operasi modifikasi cuaca. Cara pertama mengarahkan hujan agar jatuh lebih awal di hulu pembentukan awan atau di wilayah perairan yang dinilai tidak membahayakan.

Cara kedua menggunakan bahan semai berukuran lebih kecil dari 2 mikron atau flare, disertai kapur tohor untuk mencegah kondensasi. Upaya itu ditujukan agar awan terpecah dan hujan tidak terjadi di lokasi yang hendak dilindungi.

Langkah tersebut berkaitan dengan kesiapan sungai dan pembangunan yang masih berlangsung. BMKG berupaya mencegah hujan jatuh di kawasan yang belum siap, termasuk daerah dengan sungai yang masih dalam proses normalisasi. Pemerintah juga ingin mengurangi risiko bencana lanjutan pada proyek yang sedang dikebut.

“Ada 38 kurang lebih sungai yang belum atau sedang proses normalisasi, nah kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.