Cuti Bersama dalam UU Baru Tak Mengurangi Hak Cuti Tahunan

JAKARTA — Cuti bersama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengatur ketentuan itu dalam Pasal 118 ayat (6). Bagi pekerja, artinya hari cuti bersama yang diterapkan perusahaan tidak boleh menggerus jatah cuti tahunan.

UU tersebut juga menetapkan pekerja yang telah bekerja terus-menerus selama 12 bulan berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Aturan ini memberi batas yang jelas bagi perusahaan saat menetapkan kebijakan cuti bersama dan mengelola jatah istirahat pekerja.

Hak cuti tahunan tetap terpisah

Pasal 118 membedakan hak cuti tahunan dari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat. Perusahaan yang menerapkan cuti bersama tidak dapat menghitung hari tersebut sebagai pengurang jatah cuti tahunan pekerja atau buruh.

Ketentuan itu penting bagi pekerja yang merencanakan cuti pribadi. Jatah tahunan mereka tetap tersedia sesuai hak yang diatur undang-undang, meski perusahaan mengikuti jadwal cuti bersama pemerintah.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menyebut pelaksanaan cuti tahunan dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan begitu, aturan internal perusahaan tetap dapat mengatur pelaksanaannya, tetapi tidak menghapus hak minimum yang ditetapkan undang-undang.

Ketentuannya tegas. Cuti bersama tak memotong jatah tahunan.

Cuti Bersama dan aturan istirahat pekerja

Pasal yang sama mengatur waktu istirahat selama jam kerja dan istirahat mingguan. Pekerja berhak mendapat istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja empat jam berturut-turut.

Jatah istirahat mingguan bergantung pada pola kerja. Pekerja dengan enam hari kerja dalam satu minggu berhak atas istirahat satu hari, sedangkan pekerja dengan lima hari kerja berhak atas dua hari.

Aturan tersebut juga memuat istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

Perbedaan hak ini perlu diperhatikan saat pekerja dan perusahaan menyusun jadwal. Cuti tahunan, cuti bersama, dan istirahat panjang memiliki ketentuan masing-masing, sehingga penerapan satu jenis istirahat tidak semestinya disamakan dengan jenis lainnya.

UU baru menjadi acuan perusahaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Aturan ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang itu memberi waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana. Ketentuan tentang cuti bersama sudah tercantum dalam Pasal 118 ayat (6), sehingga perusahaan perlu mencermati hak cuti ketika menerapkan kebijakan kerja dan istirahat.

Dampaknya langsung terasa pada pengelolaan waktu pekerja: cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak menghabiskan jatah tahunan, sementara hak cuti minimum tetap mengacu pada masa kerja 12 bulan. Perusahaan selanjutnya perlu menyesuaikan aturan internal dan perjanjian kerja dengan ketentuan baru tersebut.

Ikuti Tanggal Merah & Libur Nasional: artikel terbaru dan arsip Tanggal Merah & Libur Nasional.