Normalisasi Sungai Sumatera Dikebut, 137 Sungai Jadi Prioritas

JAKARTA — Normalisasi sungai Sumatera dipercepat setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan sungai di wilayah terdampak bencana untuk menekan risiko banjir saat musim hujan. Pemerintah mencatat 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masuk dalam penanganan.

Percepatan ini menentukan seberapa cepat kawasan terdampak bisa mengurangi ancaman banjir berulang. Sedimen yang masih menumpuk di sungai dapat membuat air meluap ketika hujan turun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perintah itu setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri dikerahkan untuk menjalankan normalisasi.

Normalisasi sungai Sumatera mencakup 137 aliran

Rinciannya, Aceh memiliki 31 sungai terdampak, Sumatera Utara 48 sungai, dan Sumatera Barat 58 sungai. Pemerintah membagi pengerjaan ke dalam sungai yang sudah selesai, masih ditangani, dan belum tersentuh.

Data itu menunjukkan pekerjaan masih berbeda di setiap provinsi. Sumatera Utara mencatat 28 sungai selesai dinormalisasi, sementara Sumatera Barat memiliki 31 sungai yang masih dalam pengerjaan. Di Aceh, 10 sungai belum tertangani.

“Hujan sedikit, banjir. Karena sedimen-sedimen masih ada di situ. Oleh karena itulah Bapak Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu perintah beliau yang paling utama,” kata Tito.

Target tiga tahun, prioritas dipercepat

Pemerintah menargetkan normalisasi sungai rampung dalam tiga tahun. Namun, Tito menyebut Presiden meminta pekerjaan itu menjadi prioritas karena sedimentasi dapat mengurangi kapasitas sungai menampung aliran air.

Risikonya terasa langsung bagi warga di wilayah terdampak: hujan dapat kembali memicu banjir jika sungai belum cukup tertangani. Karena itu, pengerjaan tidak hanya bergantung pada satu kementerian. Kementerian PU bekerja bersama TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan.

Ancaman banjir belum hilang.

Penanganan juga mencakup muara, yaitu bagian sungai yang berakhir di laut atau perairan lain. Pemerintah menargetkan normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, tujuh telah selesai, 11 sedang ditangani, sedangkan 20 belum mulai dikerjakan.

Pemerintah masih menyusun data lengkap mengenai muara yang akan dinormalisasi. Pendataan itu menjadi bagian dari persiapan pengerjaan berikutnya, sementara penanganan sungai yang sudah berjalan diteruskan sebagai prioritas pemerintah.

Pemulihan sekolah berlanjut

Dalam rapat terbatas yang sama, Tito juga menyampaikan perkembangan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak. Sebanyak 4.922 sekolah dari tingkat TK hingga SMA terdampak bencana; 4.823 di antaranya telah kembali belajar di bangunan asal, sedangkan 99 masih menggunakan kelas darurat karena kerusakan berat.

Pemulihan fasilitas keagamaan juga masih berlangsung. Dari 472 madrasah terdampak, 325 telah menerima bantuan Kementerian Agama dan 147 lainnya masih menunggu. Seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam telah kembali beroperasi, sementara pemulihan pondok pesantren masih membutuhkan perhatian.

Untuk normalisasi sungai dan muara, pemerintah melanjutkan pendataan serta pengerjaan yang sedang berjalan dengan target penyelesaian tiga tahun.