Prabowo dan Demo 10 November: Tak Ada Larangan

JAKARTA — Demo 10 November 2026 tidak dilarang pemerintah, kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan pada Senin, 9 November 2026. Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Pernyataan itu memberi kepastian bagi mahasiswa dan aktivis yang merencanakan aksi pada peringatan Hari Pahlawan. Pemerintah meminta masyarakat tidak mengurungkan penyampaian kritik hanya karena demonstrasi berlangsung pada momentum nasional.

Syahganda menegaskan kebebasan berunjuk rasa tetap menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Ia mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan bagi masyarakat yang hendak menggelar aksi pada 10 November.

“Dia (Presiden Prabowo) itu masih menjaga demokrasi. Artinya jangan orang takut tidak boleh demo. Demo itu masih diizinkan,” kata Syahganda.

Rencana aksi di sejumlah wilayah

Sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis dikabarkan berencana berdemonstrasi pada Hari Pahlawan. Aksi disebut akan berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

Syahganda secara khusus menanggapi kekhawatiran bahwa demonstrasi pada tanggal tersebut tidak diperbolehkan. Ia meminta masyarakat tidak menyimpulkan ada larangan hanya karena aksi bertepatan dengan peringatan nasional.

“Jangan takut, tanggal 10 November kan orang dipikir enggak boleh demonstrasi. Enggak ada larangan demonstrasi,” ujar Kepala Bakom RI itu.

Pesannya menempatkan demonstrasi sebagai salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, masukan, atau tuntutan terhadap kebijakan. Bagi kelompok yang tengah menyiapkan aksi, pernyataan itu berarti pemerintah menyatakan tidak ada larangan khusus untuk demonstrasi pada 10 November 2026.

Tetap ada ruang menyampaikan pendapat.

Dalam keterangannya, Syahganda juga menyinggung pertanyaan yang diterimanya sebagai Kepala Bakom RI mengenai pembatasan ruang digital dan penanganan demonstrasi. Ia menilai komitmen pemerintah terhadap demokrasi perlu dilihat dari ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan negara.

Bakom soroti ruang kritik publik

Pernyataan Bakom muncul saat rencana aksi mahasiswa dan aktivis bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Isu pembatasan ruang digital dan penanganan demonstrasi turut menjadi perhatian yang disampaikan kepada Syahganda dalam kapasitasnya sebagai kepala lembaga komunikasi pemerintah.

Dalam konteks itu, sikap pemerintah terhadap demonstrasi berpengaruh langsung pada kelompok yang ingin menyampaikan tuntutan di ruang publik. Mereka mendapat penegasan bahwa aksi tidak dilarang, sementara kritik dan masukan tetap disebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Syahganda menegaskan pemerintah tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dijalankan. “Enggak ada larangan demonstrasi,” kata Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan.