Tanggap Darurat Sumatera Diminta untuk Tiga Provinsi

PIDIE JAYA — Tanggap darurat Sumatera diminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menangani bencana susulan di tiga provinsi, saat ia meninjau banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa. Status itu memungkinkan pemerintah daerah mempercepat penggunaan belanja tak terduga dan penanganan warga terdampak.

Banjir dan longsor kembali melanda sejumlah daerah yang belum pulih dari bencana hidrometeorologi 2025. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar kebutuhan masyarakat tertangani dan pekerjaan pemulihan yang ditargetkan berlangsung pada 2026-2028 tidak mundur.

Mengapa status tanggap darurat diminta?

Tito mengatakan akan menerbitkan surat bagi daerah terdampak di tiga provinsi agar dapat menetapkan status tanggap darurat. Dengan status itu, pemerintah daerah dan kementerian terkait bisa menggunakan mekanisme penanganan bencana secara lebih cepat.

“Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatera yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait,” kata Tito, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Menurut Tito, bencana hidrometeorologi di wilayah itu mencakup 53 kabupaten dan kota. Ia menyebut cakupan tersebut sebagai yang terluas yang pernah ditanganinya. Bencana juga berulang ketika curah hujan meningkat.

Percepatan penanganan menjadi penting karena pemerintah masih menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Jika penanganan bencana susulan lambat, pekerjaan pemulihan yang direncanakan selama tiga tahun berisiko mengalami kemunduran.

Aceh laporkan bencana susulan di enam kabupaten

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendukung penetapan status tanggap darurat. Ia menyebut laporan bencana susulan telah diterima dari Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.

Menurut Fadhlullah, status darurat dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi lintas sektor dan kementerian. Kecepatan koordinasi menentukan seberapa cepat bantuan dan penanganan dapat menjangkau warga di daerah terdampak.

“Perlu status tanggap darurat agar mempermudah penanganan dari sisi pelaksanaan lintas sektoral dan kementerian,” kata Fadhlullah.

Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta BNPB, untuk mempercepat proses penanganan. Ia meminta prosedur tidak menghambat pekerjaan di lapangan.

“Kita harus sepakat daerah tetapkan lagi status tanggap darurat agar pemda dan kementerian terkait kebencanaan seperti Kemensos, Kementerian PU, BNPB, dalam rangka percepatan bisa prosesnya cepat tanpa berbelit-belit,” ujar Tito.

Ia menambahkan, “Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana.”

Bantuan Rp781 juta disalurkan di Pidie Jaya

Dalam kunjungan itu, Tito menyalurkan bantuan penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial senilai Rp781 juta. Bantuan tersebut terdiri atas logistik senilai Rp406 juta dan 1.500 paket sembako senilai Rp375 juta.

Bantuan itu memberi dukungan langsung bagi warga terdampak, sementara penetapan status darurat ditujukan untuk mempercepat langkah pemerintah. Penggunaan belanja tak terduga dan koordinasi kementerian menjadi bagian dari upaya agar penanganan tidak tersendat saat bencana susulan terjadi.

Kunjungan tersebut turut didampingi Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malaysi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria, serta Ketua Tim Monitoring Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemendagri Imran. Tito menegaskan, “Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana.”