HGU 11 Perusahaan Dicabut Usai Karhutla, Ini Klasternya

PANGKALPINANG — HGU 11 perusahaan dicabut pemerintah setelah perusahaan-perusahaan itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan rekomendasi Kabareskrim Polri yang disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Senin (9/11). Pencabutan dibagi ke dalam lima klaster, dari penghapusan seluruh izin hingga perusahaan yang masih dikaji.

Keputusan ini berdampak langsung pada hak pengelolaan lahan perusahaan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah juga akan mengevaluasi izin usaha perkebunan pada beberapa perusahaan yang belum memiliki HGU terbit.

Lima klaster pencabutan HGU

Nusron mengatakan pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan sesuai rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Sebagian perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.

Perusahaan-perusahaan itu berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nusron merinci nama mereka sebagai PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.

Klaster pertama mencakup pencabutan seluruh HGU karena kebakaran berulang terjadi di kawasan izin, luas kebakaran melebihi setengah area izin, dan perusahaan tidak memiliki sarana serta prasarana mitigasi karhutla. Pemerintah menetapkan PT MIB seluas 4 ribu hektar, PT RKA seluas 11 ribu hektar, dan PT SKM seluas 7 ribu hektar dalam kelompok ini.

Alasan pencabutan itu berkaitan langsung dengan pengendalian kebakaran di wilayah konsesi. Perusahaan yang kehilangan seluruh HGU tidak lagi memegang hak tersebut atas lahan yang tercakup dalam izin, sementara pemerintah menilai pelanggaran berdasarkan kejadian kebakaran dan kesiapan mitigasi.

HGU kedaluwarsa dan izin belum terbit

Klaster kedua hanya berisi PT PSLT dengan lahan seluas 2.300 hektar. Nusron menyebut HGU perusahaan itu telah berakhir pada 2020 dan pemerintah memastikan lahan tersebut akan diambil alih negara.

Klaster ketiga menyasar perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan, tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah membatalkan penerbitan HGU untuk PT ANI seluas 5 ribu hektar, PT BOS seluas 4 ribu hektar, dan PT AER seluas 5 ribu hektar.

Untuk izin usaha perkebunan yang sudah terbit, Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait agar izin itu dievaluasi. Langkah tersebut dapat memengaruhi kelanjutan kegiatan perkebunan pada lahan yang belum memiliki HGU.

Pencabutan sebagian dan pemeriksaan lapangan

Klaster keempat menerapkan pencabutan sebagian, bukan seluruh HGU. Pemerintah memakai pendekatan itu ketika area yang terbakar kurang dari 50 persen dari total lahan berizin.

PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, masuk klaster ini dengan lahan seluas 1.510 hektar. Besaran pencabutan mengikuti penilaian atas luas kebakaran dibandingkan total HGU perusahaan.

Tiga perusahaan masih berada dalam klaster kelima, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah belum menetapkan apakah HGU mereka akan dicabut seluruhnya atau sebagian karena pemeriksaan fisik dan pengukuran data lapangan masih berlangsung.

Nusron mengatakan, “Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada.”