KPK Periksa Anas Harya dalam Pengembangan Kasus Bea Cukai

JAKARTA — KPK memeriksa Anas Harya Nur Sidiq, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada Senin (9/11) di Gedung Merah Putih KPK dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan instansi itu.

Pemeriksaan tersebut berlangsung saat KPK mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan jalur impor barang. Namun, hubungan pemeriksaan Anas dengan klaster suap importasi atau dugaan pengaturan cukai belum dipastikan.

Pemeriksaan dalam pengembangan perkara Bea Cukai

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan Anas dilakukan di kantor lembaga antirasuah itu. KPK belum mengumumkan apakah saksi tersebut dimintai keterangan mengenai perkara suap impor atau dugaan korupsi pengaturan cukai.

Pengembangan penyidikan membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak lain yang terkait perkara. Bagi pegawai Bea Cukai dan pelaku usaha impor, proses ini menentukan sejauh mana penyidik menelusuri dugaan praktik korupsi dalam pengurusan barang masuk.

Belum ada rincian materi yang ditanyakan kepada Anas. KPK juga belum menyampaikan apakah pemeriksaan itu berkaitan dengan tersangka atau pihak tertentu dalam perkara.

Kasus bermula dari operasi tangkap tangan

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Jakarta pada awal Februari 2026. Penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka, lalu menambah satu tersangka pada 26 Februari 2026.

Tersangka tambahan itu adalah Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai. Secara keseluruhan, tujuh tersangka terdiri atas empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta tiga pihak dari PT Blueray Cargo.

Di antara pejabat yang disebut dalam perkara ialah Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk periode 2024-Januari 2026. Sementara itu, John Field disebut sebagai pemilik PT Blueray Cargo. Para tersangka disangka terlibat suap dan gratifikasi dalam pengurusan jalur impor barang.

Penyidikan berlanjut setelah berkas dilimpahkan

Pada awal Juli 2026, KPK menyatakan berkas seluruh tersangka telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Setelah menelaah fakta persidangan, penyidik menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru, termasuk satu surat perintah penyidikan umum untuk menelusuri pihak lain.

Dari pengembangan perkara, KPK menahan seorang pejabat Bea Cukai berinisial GH. Pejabat itu diduga menerima Rp3,25 miliar. Penyidik juga menyita lima mobil di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Maret 2026, yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi.

Penelusuran aliran uang dan pihak yang diduga terlibat berpengaruh langsung pada pengawasan proses impor. Jika penyidikan menemukan keterlibatan pihak lain, pemeriksaan dapat memperjelas bagaimana dugaan suap memengaruhi pengurusan jalur barang dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.” Keterangan itu memastikan lokasi pemeriksaan, sementara keterkaitan Anas dengan klaster perkara masih menjadi bagian yang perlu didalami penyidik.

KPK dijadwalkan memeriksa Anas pada Senin (9/11). Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan langkah penyidik dalam menelusuri pihak lain di perkara korupsi Bea Cukai.