JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah menciptakan krisis multidimensi yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, mengganggu kesehatan, dan merusak perekonomian. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB menyebut situasi di Kalimantan sudah mencapai tingkat kritis, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.
“Kalimantan sudah seperti setengah neraka sekarang karena karhutla yang semakin parah,” ujar Daniel kepada media pada Jumat (21/8/2026). Pernyataan tegas ini mencerminkan urgensitas situasi yang dihadapi puluhan juta warga di lima provinsi Kalimantan.
Data Hotspot Mencapai Ribuan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran titik panas (hotspot) yang mengkhawatirkan. Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan 767 titik, diikuti Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik. Total mencapai lebih dari 1.400 titik panas yang tersebar di wilayah tersebut.
Namun data ini hanya permukaan dari persoalan yang jauh lebih dalam. Daniel mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan angka hotspot sebagai alat ukur. Setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang diverifikasi dan ditangani lapangan dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu.
Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Ekonomi
Karhutla kali ini lebih dari sekadar bencana lingkungan. Di Palangka Raya, indeks kualitas udara (AQI) mencapai 487—masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer, memaksa enam penerbangan di Bandara Supadio, Kalbar, terganggu.
Dinas Pendidikan di Kalimantan Barat terpaksa menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD beralih ke pembelajaran jarak jauh.
Dampak ekonomi juga signifikan. Daniel menyoroti bahwa kerugian tidak hanya dari lahan yang terbakar, tetapi juga dari penurunan produktivitas masyarakat akibat gangguan kesehatan. Kualitas udara yang buruk mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan sektor transportasi. Singapura pun merasakan dampak lintas batas dari kabut asap pekat yang melampaui batas negara.
Desakan Perkuat Penanganan
Daniel dan fraksi PKB mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla. Tanpa sumber daya yang memadai, upaya pemadaman di lapangan tetap terkendala.
Lebih jauh, Daniel meminta penanganan karhutla diserahkan penuh kepada satu lembaga saja untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Koordinasi rapat yang panjang justru memperlambat respons. Ia menyebut Kementerian Kehutanan sebagai lembaga yang paling efektif untuk memimpin operasi ini. Operasi water bombing (bom air) juga perlu diintensifkan untuk menunjang upaya pemadaman darat.
Peringatan dari Sejarah
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan bahwa pada 1997-1998, El Niño memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan, menciptakan bencana lingkungan terbesar Asia Tenggara abad ke-20. Fenomena cuaca kering akibat El Niño saat ini mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026, membuka risiko pengulangan bencana skala besar.
“Penanganan Karhutla Kalimantan mesti segera jadi prioritas nasional,” tegas Alex. Komisi IV telah mengusulkan agar pemerintah mengambil tindakan “extraordinary”—luar biasa—untuk mengatasi krisis ini sebelum terlambat dan dampaknya melampaui kontrol.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.