Dampak Karhutla Makin Parah, Komisi IV DPR Minta Water Bombing Diperkuat

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatra dan Kalimantan kini mencapai titik kritis. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, termasuk memperkuat operasi water bombing untuk mengatasi penyebaran api yang semakin luas.

Daniel menyebut kualitas udara sudah sangat memprihatinkan akibat kabut asap. Upaya pemadaman harus diperkuat karena keterbatasan anggaran dan cuaca ekstrem membuat api sulit dipadamkan total, terutama di kawasan lahan gambut.

“Kami mendesak agar pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, dengan memperkuat operasi water bombing serta tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri,” kata Daniel saat dihubungi Kamis (20/8).

Anggaran Rp 290,9 Miliar Mendesak Dicairkan

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8), disepakati kebutuhan pencairan anggaran darurat. Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran Rp 290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” ujarnya.

Pengerahan personel, menurut Daniel, perlu difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang memiliki risiko tinggi menyebar ke kawasan sekitar, termasuk wilayah yang berdekatan dengan bandara. Dampak ekonomi dan sosial sudah terasa: di Kalimantan Barat, sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak diliburkan untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak.

Komando Tunggal Lebih Efisien

Salah satu rekomendasi kunci dari Komisi IV adalah pentingnya penanganan karhutla berada di satu lembaga. Daniel menilai banyaknya institusi terlibat tanpa komando terpusat justru memperlambat respons pemerintah.

“Kami juga mendorong agar penanganan kebakaran hutan dan lahan ini ditangani cukup satu lembaga saja sehingga lebih terorganisir, terpusat serta anggaran pengendalian, pencegahan dapat maksimalkan tidak seperti saat banyak lembaga terpencar yang tidak satu komando,” katanya.

Dia menambahkan, rapat koordinasi yang panjang menyebabkan lambatnya penanganan. “Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Cukup satu lembaga yang ditunjuk, sehingga lebih efisien dan cepat mengambil keputusan,” tegas Daniel.

Keselamatan Petugas dan Penegakan Hukum

Selain memperkuat operasi pemadaman, Daniel meminta keselamatan petugas di lapangan menjadi prioritas. Pemerintah diminta memastikan seluruh personel memiliki alat pelindung diri yang memadai, termasuk masker respirator standar, pemeriksaan kesehatan berkala, serta skema kompensasi dan jaminan risiko kerja bagi petugas yang terpapar asap dalam durasi lama.

Penegakan hukum juga menjadi fokus. Daniel menuntut tindakan tegas tanpa tebang pilih terhadap semua pihak, baik yang sengaja maupun lalai menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. “Opsi ini perlu dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau memuncak,” ujarnya.

Isu Lintas Batas

Dampak karhutla kini telah meluas dari sekadar persoalan lingkungan menjadi persoalan kesehatan dan ekonomi. Kabut asap telah memunculkan dampak lintas batas dan menjadi perhatian negara tetangga seperti Singapura.

Vakil Ketua Komisi IV DPR lainnya, Alex Indra Lukman, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak boleh kalah cepat dibandingkan munculnya titik api. Dia meminta langkah pencegahan diperkuat, termasuk di wilayah rawan karhutla di luar provinsi yang selama ini menjadi prioritas penanganan.