Kemenkeu didesak cairkan anggaran darurat Rp290 miliar untuk karhutla

JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran darurat sebesar Rp290 miliar guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas. Desakan pencairan dana operasional ini dinilai sangat krusial mengingat proses pemadaman di lapangan kini terbentur oleh keterbatasan sumber daya.

Keterlambatan penanganan di lapangan berisiko memperparah dampak kabut asap yang kini mulai melumpuhkan aktivitas sehari-hari warga. Sektor pendidikan, kesehatan, hingga roda perekonomian di sejumlah wilayah terdampak dilaporkan mulai terganggu akibat kualitas udara yang terus merosot tajam.

Dampak Karhutla Mulai Melumpuhkan Aktivitas Warga

Kondisi di lapangan menunjukkan eskalasi dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan total karena kepulan asap dinilai sudah berada pada level yang membahayakan kesehatan anak-anak.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menggambarkan situasi di lapangan sudah sangat genting bagi ruang hidup warga. “Kalimantan sudah seperti setengah neraka sekarang karena karhutla yang semakin parah,” ujar Daniel pada Jumat (21/8/2026).

Daniel menjelaskan bahwa krisis ini bukan lagi sekadar isu lingkungan musiman, melainkan bencana kemanusiaan yang memicu kerugian ekonomi masif. Kabut asap lintas batas ini bahkan telah memicu perhatian serius dari negara tetangga, Singapura, yang ikut terdampak aliran asap.

Oleh karena itu, Daniel mendesak agar skema birokrasi penanganan dipangkas demi efisiensi taktis di lapangan. Menurutnya, koordinasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit justru membuat pemadaman berjalan lambat, sehingga penanganan sebaiknya diserahkan penuh kepada satu lembaga seperti Kementerian Keuangan untuk dukungan dana dan Kementerian Keuangan untuk komando teknis.

Lonjakan Titik Panas di Berbagai Provinsi Kalimantan

Berdasarkan data pantauan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (21/8/2026), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan mengalami lonjakan signifikan. Situasi paling mengkhawatirkan terdeteksi di beberapa provinsi kunci.

Kalteng (767 titik) Kalbar (560 titik) Kalsel (74 titik) Kaltim (74 titik) Kaltara (3 titik)

Di wilayah Kalimantan Timur, titik kebakaran baru terus bermunculan di Kabupaten Paser, mencakup Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektare.