JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan memicu ketegangan diplomatik regional setelah kabut asap mulai menyeberang ke negara tetangga. Namun, alih-alih hanya menerima keluhan, parlemen Indonesia kini balik menyentil Malaysia dan Singapura agar tidak sekadar melayangkan protes.
Dampak sebaran asap ini memang nyata dan mulai melumpuhkan aktivitas publik di luar negeri. Di Sarawak, Malaysia, sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian terpaksa ditutup sementara setelah Indeks Pencemaran Udara (API) menembus angka ekstrem. Pemerintah setempat bahkan harus mengalihkan metode pembelajaran siswa ke rumah demi menghindari risiko kesehatan.
DPR Minta Komitmen Nyata di Lapangan
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah memberikan pemahaman yang jelas kepada negara tetangga mengenai rumitnya penanggulangan karhutla karena faktor geografis Indonesia yang sangat luas. Di sisi lain, politisi tersebut mengingatkan bahwa entitas bisnis dari Malaysia dan Singapura sebenarnya memiliki andil langsung di atas tanah Kalimantan.
“Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu,” ujar Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Marwan, keterlibatan aktif dari para pemilik modal asing ini sangat minim dalam menjaga konsesi mereka dari potensi titik api. Ia menilai ada ketimpangan sikap antara tuntutan diplomatik di atas kertas dengan realisasi tanggung jawab korporasi di lapangan.
“Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ,” ucapnya menambahkan.
Dampak Nyata dan Desakan Penguatan BNPB
Bagi masyarakat Indonesia dan publik regional, berulangnya bencana tahunan ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan paru-paru, sektor penerbangan, dan roda ekonomi harian. Kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino membuat lahan gambut sangat mudah tersulut dan sulit dipadamkan.
Sadar bahwa penanganan di tingkat hilir kerap terlambat, Marwan mendorong adanya langkah perbaikan dari sisi regulasi nasional. Ia menegaskan perlunya revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana guna memperkuat taji Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini dinilai mendesak agar BNPB memiliki kendali komando yang jauh lebih kuat hingga ke struktur pemerintah daerah. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, fungsi mitigasi dan deteksi dini titik panas diharapkan dapat berjalan optimal sebelum api meluas tak terkendali.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.