Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Desak Gubernur Naikkan

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Desak Gubernur Naikkan
Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Desak Gubernur Naikkan

JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Kenaikan 7,1 persen atau Rp407.065 dibanding tahun sebelumnya itu dinilai belum menutup kebutuhan hidup layak pekerja di Ibu Kota.

Penolakan itu disampaikan Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Ia menegaskan sikap serikat pekerja setelah Gubernur DKI Jakarta mengumumkan penetapan upah minimum tersebut.

“Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas,” ujar Said Iqbal.

UMP baru itu mulai berlaku Januari 2027. Bagi pekerja Jakarta, keputusan ini menentukan penghasilan bulanan mereka sepanjang tahun depan, sekaligus jadi acuan bagi perusahaan di Ibu Kota dalam menyusun struktur gaji.

Angka kenaikan tak sepadan harga kebutuhan

Alasan pertama penolakan buruh adalah daya beli. KSPI menilai nominal Rp6,13 juta masih di bawah standar kebutuhan hidup layak di Jakarta, meski secara persentase upah naik.

Menurut Said, tambahan Rp407.065 tidak sebanding dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Persoalannya bukan sekadar ada kenaikan, tetapi apakah uang yang diterima pekerja benar-benar cukup untuk hidup.

“Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli,” kata Said.

Dengan posisi itu, pekerja Jakarta disebut masih harus menanggung selisih antara upah resmi dan biaya hidup nyata. Bagi buruh berupah minimum, selisih tersebut biasanya ditutup dengan lembur atau kerja tambahan.

Lima alasan dan kekhawatiran kalah dari wilayah penyangga

KSPI dan Partai Buruh menyusun lima alasan utama menolak besaran UMP DKI Jakarta 2027. Poin pertamanya soal nilai upah yang dianggap masih di bawah kebutuhan hidup layak.

Alasan berikutnya menyangkut potensi Jakarta kalah dari wilayah penyangga Ibu Kota. Bila upah di kota sekitar lebih kompetitif, pekerja bisa tersedot keluar Jakarta, sementara perusahaan justru memilih lokasi di luar Ibu Kota.

Buruh juga menyorot akses pekerja terhadap fasilitas pemerintah daerah. Persoalan ini masuk dalam daftar keberatan mereka terhadap kebijakan upah yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Said menempatkan kelima alasan itu sebagai dasar sikap resmi organisasi, bukan sekadar keberatan lisan. Artinya, penolakan berlanjut ke tahap berikutnya setelah pengumuman gubernur.

Dampak ke perusahaan dan pekerja

Bagi dunia usaha, UMP Jakarta 2027 menjadi patokan biaya tenaga kerja mulai Januari. Perusahaan yang belum menyesuaikan gaji berisiko berselisih dengan pekerja dan serikat di internal mereka.

Bagi pekerja, angka Rp6.136.941 adalah batas bawah yang harus dibayar perusahaan. Bila kenaikan hanya 7,1 persen sementara harga kebutuhan naik lebih cepat, tambahan itu cepat tergerus dalam hitungan bulan.

Kenaikan Rp407.065 memang terlihat besar bila ditulis utuh. Tetapi dalam hitungan harian, tambahan itu setara sekitar Rp13.500 per hari kerja, dan itulah yang jadi inti keberatan buruh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengumumkan langkah lanjutan atas penolakan ini. Yang jelas, penetapan gubernur sudah keluar dan masa berlaku upah baru tinggal menunggu pergantian tahun.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi