Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

MPR Kaji Catatan Mahfud, Sidang Wapres 9 Desember Tetap Jalan

MPR Kaji Catatan Mahfud, Sidang Wapres 9 Desember Tetap Jalan
MPR Kaji Catatan Mahfud, Sidang Wapres 9 Desember Tetap Jalan

JAKARTA — Anggota Panitia Ad Hoc MPR Ahmad Irawan memastikan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026 tidak berubah. Catatan Mahfud Md soal tenggang waktu 14 hari kerja tetap akan dibahas panitia ad hoc.

Irawan menegaskan, acuan utama pengisian kekosongan jabatan wapres adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu memberi batas maksimal 60 hari bagi MPR untuk bersidang memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.

“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Catatan Mahfud jadi bahan rapat gabungan

Mahfud sebelumnya menyoroti aturan waktu pengajuan dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Lewat akun X pribadinya, Kamis (19/11) malam, ia menyebut nama pengganti harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR digelar.

Bila Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama itu hingga tenggat tersebut, Mahfud menilai sidang 9 Desember berpotensi tidak bisa digelar. Ia pun mendorong penundaan sidang agar dihitung mundur dari 14 hari kerja sejak nama diterima MPR.

Irawan, yang juga anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, menyatakan catatan itu tidak serta-merta mengubah jadwal. Panitia Ad Hoc MPR akan mempelajari tafsir waktu tersebut sebelum merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wapres.

“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujar Irawan.

Hitung hari kerja jadi sorotan

Inti persoalan ada pada cara menghitung tenggat. Mahfud menegaskan rujukannya bukan hari kalender, melainkan hari kerja. Dengan begitu, penyerahan nama oleh Presiden menentukan tanggal sidang berikutnya.

Mahfud memberi contoh perhitungan. Bila Kepala Negara menyerahkan dua nama pada Kamis (20/11), sidang MPR bergeser ke 10 Desember 2026. Perhitungan serupa berlaku untuk penyerahan di hari lain.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi