Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

Hak Rakyat Palestina Harus Dihormati, Bukan Cuma Soal Pengakuan Negara

Hak Rakyat Palestina Harus Dihormati, Bukan Cuma Soal Pengakuan Negara
Hak Rakyat Palestina Harus Dihormati, Bukan Cuma Soal Pengakuan Negara

JAKARTA — Pengakuan terhadap negara Palestina dinilai belum cukup menyelesaikan konflik. Aktivis HAM Gustika Jusuf Hatta menyebut akar persoalan justru kolonisasi dan penjajahan, bukan sekadar status kenegaraan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Art & Resilience 2026: Sumud of Palestine di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (20/11/2026). Menurut Gustika, generasi muda mulai bergeser cara pandangnya.

“Kalau dulu memang mengatakan sebagai solusi, sekarang melihat bahwa faktanya sebenarnya akarnya adalah kolonisasi,” kata Gustika.

Dulu, perdebatan soal Palestina lebih banyak berkutat pada perspektif agama dan solusi dua negara. Sekarang, diskusi mulai menyentuh hal yang lebih mendasar, yaitu kolonisasi sebagai sumber konflik.

Perubahan cara pandang ini penting. Sebab, selama ini banyak pihak menganggap pengakuan negara sebagai jalan keluar utama. Padahal, kata Gustika, pengakuan negara (recognition of state) tidak sama dengan pengakuan hak suatu bangsa (nation).

“Apakah mereka itu mau berada dalam sistem two states? Itu menurut saya mereka berhak untuk berpendapat. Berhak untuk mempertahankan kalau misalnya yang mereka inginkan adalah perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan,” ujarnya.

Beda pengakuan negara dan hak bangsa

Gustika menegaskan, rakyat Palestina mesti diberi ruang menentukan bentuk penyelesaian yang mereka inginkan. Termasuk apakah tetap memakai sistem dua negara atau pendekatan lain.

Selama ini, diskursus internasional kerap menempatkan keberlangsungan negara di atas kepentingan manusia. Gustika menilai itu keliru.

“Kita tidak boleh menempatkan preservation of state atau keberlangsungan negara di atas kepentingan manusia dan para korban,” terangnya.

Dia menyoroti kecenderungan penyelesaian konflik yang terlalu berorientasi pada kepentingan politik dan keamanan negara. Padahal, keberadaan negara atau pengaturan politik tertentu belum tentu menjamin keamanan masyarakat yang terdampak.

Jika penyelesaian hanya fokus mempertahankan kondisi saat ini, persoalan mendasar berisiko terus berlanjut. Karena itu, evaluasi terhadap pendekatan yang dipakai selama ini dinilai perlu.

Peran rakyat Palestina menentukan arah

Gustika juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat Palestina dalam menentukan arah penyelesaian. Keputusan soal masa depan Palestina, menurutnya, tidak semestinya hanya ditentukan para pemegang kekuasaan berdasarkan pertimbangan politik internasional atau keamanan nasional.

Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, dia menyinggung prinsip bebas aktif. Menurutnya, sikap Indonesia tidak seharusnya berhenti pada posisi netral.

Indonesia perlu mengevaluasi perkembangan situasi dan efektivitas resolusi internasional dalam merespons persoalan yang terus berubah. Dengan begitu, posisi bebas aktif tidak sekadar formalitas, tetapi punya dampak nyata.

Pandangan ini memberi arah berbeda bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Alih-alih hanya mengakui Palestina sebagai negara, Indonesia didorong memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina secara lebih konkret.

Bagi publik Indonesia yang selama ini mendukung Palestina, seruan ini menambah dimensi baru. Dukungan tidak berhenti pada pengakuan simbolik, tetapi juga pada upaya memastikan rakyat Palestina bisa menentukan masa depannya sendiri.

Gustika menutup dengan pesan tegas bahwa kepentingan manusia dan korban harus berada di urutan teratas. “Kita tidak boleh menempatkan preservation of state di atas kepentingan manusia,” ujarnya.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi