ANTALYA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Aturan itu diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11).
Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru, yaitu nilai ekonomi dari penyerapan dan penyimpanan karbon di ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove. Beleid ini juga dimaksudkan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru di Indonesia.
Prinsipnya, kata Trenggono, konservasi dulu, baru nilai ekonominya. “Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya,” ujar dia dalam keterangan resmi.
Menurut Trenggono, pengelolaan karbon biru yang berintegritas bisa membuat upaya konservasi memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Manfaat itu sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Setiap aksi wajib lewat MRV dan tercatat di SRUK
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi acuan agar kegiatan karbon biru dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melewati proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV). Hasilnya wajib tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.
Aturan main unit karbon juga tegas. “Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional (NDC) maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan,” kata Koswara.
Artinya, satu unit karbon tidak bisa dipakai dua kali untuk dua kepentingan berbeda. Bagi pengembang proyek, ketentuan ini jadi rambu penting sebelum menawarkan kredit karbon ke pembeli luar negeri.
Bagian dari satu sistem nasional
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina menempatkan aturan sektoral ini dalam kerangka nilai ekonomi karbon nasional. Setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional.
Dengan begitu, kata Haruki, upaya sektoral bisa terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK. “Upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujarnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah