Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

Aturan Karbon Biru Terbit di COP31, Proyek Mangrove Wajib Lapor

Aturan Karbon Biru Terbit di COP31, Proyek Mangrove Wajib Lapor
Aturan Karbon Biru Terbit di COP31, Proyek Mangrove Wajib Lapor

ANTALYA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Aturan itu diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11).

Regulasi ini menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru, yaitu nilai ekonomi dari penyerapan dan penyimpanan karbon di ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove. Beleid ini juga dimaksudkan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru di Indonesia.

Prinsipnya, kata Trenggono, konservasi dulu, baru nilai ekonominya. “Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya,” ujar dia dalam keterangan resmi.

Menurut Trenggono, pengelolaan karbon biru yang berintegritas bisa membuat upaya konservasi memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Manfaat itu sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Setiap aksi wajib lewat MRV dan tercatat di SRUK

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan, Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi acuan agar kegiatan karbon biru dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru harus melewati proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV). Hasilnya wajib tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Aturan main unit karbon juga tegas. “Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional (NDC) maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan,” kata Koswara.

Artinya, satu unit karbon tidak bisa dipakai dua kali untuk dua kepentingan berbeda. Bagi pengembang proyek, ketentuan ini jadi rambu penting sebelum menawarkan kredit karbon ke pembeli luar negeri.

Bagian dari satu sistem nasional

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina menempatkan aturan sektoral ini dalam kerangka nilai ekonomi karbon nasional. Setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional.

Dengan begitu, kata Haruki, upaya sektoral bisa terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK. “Upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC), akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujarnya.

Dari sisi kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menekankan mutu restorasi. Keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam.

“Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif,” ucap Dyah.

Tujuannya, lanjut dia, bukan hanya memulihkan hutan mangrove. Restorasi juga untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan teknis dan kerja sama Kanada

Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra teknis pemerintah menyatakan dukungan atas aturan baru ini. “Dalam konteks ini, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi,” kata GGGI dalam pernyataan tertulis.

Dukungan itu dijalankan lewat kerja sama dengan Pemerintah Kanada. Menurut GGGI, investasi karbon biru pada skala yang dibutuhkan akan lebih mudah bergerak bila ada koordinasi lintas kementerian. Kolaborasi dengan mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, dan pengembang proyek juga dibutuhkan.

Bagi masyarakat pesisir, aturan ini menyentuh langsung soal siapa yang boleh menjual jasa lingkungan dari hutan mangrove dan padang lamun di sekitar tempat tinggal mereka. Kepastian MRV dan registri tunggal membuat klaim karbon lebih sulit digandakan, sehingga nilai ekonomi yang mengalir diharapkan lebih adil.

Bagi pelaku usaha, kepastian hukum itu memangkas risiko proyek karbon biru yang selama ini mengambang. Proyek yang lolos MRV dan tercatat di SRUK punya dasar lebih kuat saat mencari pembeli kredit karbon maupun mitra pembiayaan.

Tapi ada pekerjaan rumah. Kapasitas pengukuran di lapangan, verifikasi pihak ketiga, dan kesiapan pemerintah daerah menentukan apakah aturan ini berjalan mulus atau berhenti di atas kertas.

Peluncuran di COP31 juga menjadi sinyal ke pasar internasional bahwa Indonesia membuka jalur resmi perdagangan karbon biru. Negara-negara mitra dan lembaga keuangan kini punya rujukan aturan yang lebih jelas ketika membahas kerja sama karbon dengan Indonesia.

“Pada akhirnya, tujuan kami bukan hanya memulihkan hutan mangrove, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dyah Murtiningsih.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi