Dari sisi kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menekankan mutu restorasi. Keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam.
“Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif,” ucap Dyah.
Tujuannya, lanjut dia, bukan hanya memulihkan hutan mangrove. Restorasi juga untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan teknis dan kerja sama Kanada
Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra teknis pemerintah menyatakan dukungan atas aturan baru ini. “Dalam konteks ini, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi,” kata GGGI dalam pernyataan tertulis.
Dukungan itu dijalankan lewat kerja sama dengan Pemerintah Kanada. Menurut GGGI, investasi karbon biru pada skala yang dibutuhkan akan lebih mudah bergerak bila ada koordinasi lintas kementerian. Kolaborasi dengan mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, dan pengembang proyek juga dibutuhkan.
Bagi masyarakat pesisir, aturan ini menyentuh langsung soal siapa yang boleh menjual jasa lingkungan dari hutan mangrove dan padang lamun di sekitar tempat tinggal mereka. Kepastian MRV dan registri tunggal membuat klaim karbon lebih sulit digandakan, sehingga nilai ekonomi yang mengalir diharapkan lebih adil.
Bagi pelaku usaha, kepastian hukum itu memangkas risiko proyek karbon biru yang selama ini mengambang. Proyek yang lolos MRV dan tercatat di SRUK punya dasar lebih kuat saat mencari pembeli kredit karbon maupun mitra pembiayaan.
Tapi ada pekerjaan rumah. Kapasitas pengukuran di lapangan, verifikasi pihak ketiga, dan kesiapan pemerintah daerah menentukan apakah aturan ini berjalan mulus atau berhenti di atas kertas.
Peluncuran di COP31 juga menjadi sinyal ke pasar internasional bahwa Indonesia membuka jalur resmi perdagangan karbon biru. Negara-negara mitra dan lembaga keuangan kini punya rujukan aturan yang lebih jelas ketika membahas kerja sama karbon dengan Indonesia.
“Pada akhirnya, tujuan kami bukan hanya memulihkan hutan mangrove, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dyah Murtiningsih.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah