Abbas Tunda Pemilu Palestina ke 11 September 2027

RAMALLAH — Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif Palestina dan menetapkan pemilihan legislatif serta presiden digelar bersamaan pada 11 September 2027. Dekret itu diumumkan lewat kantor berita resmi Palestina, WAFA, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sebelumnya, pemilu legislatif dijadwalkan pada 28 November 2026, sedangkan pemilihan presiden diperkirakan berlangsung awal 2027. Pada Juni, Abbas menandatangani dekret yang menyerukan pemilihan presiden pada awal 2027.

Alasan yang disebut dalam dekret

Dekret menyebut penundaan diperlukan karena “hambatan yang ditimbulkan oleh tindakan Israel” serta belum terpenuhinya kondisi politik, keamanan, dan lapangan bagi pemilu yang bebas, adil, dan inklusif.

Untuk Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, alasan yang dicantumkan mencakup serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, pembatasan pergerakan, dan penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel.

Untuk Gaza, dekret merujuk pada kondisi keamanan dan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, rekonstruksi yang lambat, serta belum dikerahkannya pasukan stabilisasi internasional. Pembatasan terhadap staf komisi pemilihan dan pengamat internasional yang hendak masuk ke Gaza dan Yerusalem Timur juga disebut.

Penundaan itu diambil setelah konsultasi dengan faksi-faksi Palestina dan dimaksudkan memberi waktu bagi dialog nasional.

Reaksi dan latar belakang

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menolak alasan itu melalui unggahan di X. Ia menyebutnya “kebohongan konyol lain yang dirancang untuk menghindari tanggung jawab dan akuntabilitas”, dan menuduh Abbas “mengelabui komunitas internasional” dengan membatalkan pemilu yang dijanjikan.

Dari dalam negeri, Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina, menyatakan “kekecewaan besar” di kalangan warga Palestina. Ia mengatakan tidak ada peradilan independen maupun parlemen yang dapat menerbitkan undang-undang, dan menyebut penolakan pemilu selama dua dekade “sama sekali tidak dapat diterima”.

Pemilu legislatif Palestina terakhir digelar pada 2006 dan dimenangi Hamas atas Fatah. Perpecahan setelahnya memicu bentrokan antarfaksi, lalu Hamas menguasai Gaza. Abbas, yang kini berusia 90 tahun, memenangi pemilihan presiden terakhir pada 2005. Masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2009, dan sejak itu ia memerintah lewat dekret.

Abbas sebelumnya berkomitmen secara tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menggelar pemilu, terkait pengakuan Prancis atas Negara Palestina pada September 2025.

Pada April 2026, Otoritas Palestina menyelenggarakan pemilu daerah di Tepi Barat dan Deir al-Balah di Gaza tengah, satu-satunya kota Gaza yang ikut serta dan menjadi pemungutan suara pertama di Gaza sejak 2006.

Bagi warga Palestina, penundaan ini berarti menunggu setidaknya hampir setahun lagi untuk memilih pemimpin nasional. Penundaan juga membuat pemimpin yang sudah lama berkuasa tidak menghadapi tantangan elektoral dan dapat menggerus kepercayaan warga serta negara donor terhadap Otoritas Palestina.

Israel umumnya melarang pemilu Otoritas Palestina di Yerusalem Timur, wilayah yang direbutnya pada 1967 dan dianeksasi lewat langkah yang tidak diakui sebagian besar negara. Soal ini, pemungutan suara pada September 2027 masih akan bergantung pada pembatasan yang sama.