Gibran: 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat Gibran diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan resmi diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Usulan itu dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis.

Langkah tersebut membuka proses politik di DPR terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR menyatakan usulan akan diproses mengikuti peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Hak menyatakan pendapat Gibran diteken delapan fraksi

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan jumlah pengusul berdasarkan tanda tangan yang diserahkan perwakilan masing-masing. Ia menyebut terdapat 120 anggota dari delapan fraksi.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Saan memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Jumlah anggota pengusul berbeda-beda di tiap fraksi. Berdasarkan data terbaru yang dibacakan dalam rapat, Fraksi PKS mencatat jumlah terbanyak, yakni 28 orang. Fraksi NasDem menyusul dengan 19 orang.

Data itu menunjukkan dukungan tersebar pada delapan fraksi, dengan jumlah pengusul paling sedikit berasal dari PAN. Saan menyebut angka tersebut mengacu pada tanda tangan yang sudah diserahkan, sementara dalam perkembangannya terdapat penambahan jumlah pengusul.

Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan

Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati hak anggota untuk mengajukan pendapat. Ia memastikan usulan telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dalam penjelasannya, Saan merujuk Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI sebagai ketentuan terkait penerimaan usulan. Ia juga menjelaskan bahwa pokok pendapat yang diajukan menyangkut ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3.

Ketentuan yang disebut Saan itu mengatur hak menyatakan pendapat mengenai Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penerimaan usulan oleh pimpinan DPR belum dengan sendirinya menetapkan hasil akhir terhadap posisi Gibran; proses berikutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR.

Karena itu, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung besok menjadi tahapan terdekat bagi usulan tersebut. Pembacaan usulan akan membawa persoalan ini ke pembahasan formal di forum DPR, sementara keputusan dan tindak lanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku.

Saan menegaskan sikap pimpinan DPR terhadap langkah berikutnya. “Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuh Wakil Ketua DPR itu.