JAKARTA — Jokowi menanggapi wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dan polemik ijazah putranya pada Kamis (5/11/2026), saat menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum kabar Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden mencuat, Jokowi juga menyebut polemik yang menyeret keluarganya sebagai operasi politik.
Pernyataan itu muncul ketika putusan Mahkamah Agung mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran kembali mengangkat perdebatan tentang syarat pendidikan dan statusnya sebagai wakil presiden. Jokowi meminta proses hukum dihormati, sementara Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
Jokowi minta proses hukum dihormati
Jokowi menyampaikan sikapnya ketika wartawan meminta tanggapan atas wacana pemakzulan Gibran. Wacana itu menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan putranya.
“Kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” kata Jokowi kepada awak media.
Pernyataan tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jokowi hadir dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu pada Kamis (5/11/2026), ketika polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat penyetaraan SMA yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Amar putusan MA menyebut, “Kabul. kabul kasasi, batas putusan Judex Facti, Adili Sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.” Putusan itu berkaitan dengan dokumen penyetaraan, bukan keputusan yang dengan sendirinya menurunkan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Polemik ijazah Gibran dan putusan pengadilan
MK sebelumnya memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA.
Namun, MK tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Karena itu, dua putusan tersebut memiliki konteks dan hasil yang berbeda: MA mengabulkan gugatan mengenai surat penyetaraan, sedangkan MK menolak permintaan yang ditujukan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP