Tuduhan ke Bahlil: AMPG Desak Klarifikasi

JAKARTA — Tuduhan ke Bahlil Lahadalia soal isu penyadapan berbuntut desakan agar Said Didu dan Sri Radjasa Chandra meminta maaf kepada publik. Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menyampaikan tuntutan itu setelah Bakumham DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka atas pernyataan keduanya.

Polemik ini berpusat pada pernyataan dalam sebuah podcast yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan isu penyadapan terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Golkar menilai pernyataan tersebut merugikan nama Bahlil, sementara PP AMPG meminta keduanya memberi klarifikasi yang menjawab pokok persoalan.

Tuduhan ke Bahlil dipersoalkan AMPG

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP AMPG Abdul Haji Talaohu mengatakan penjelasan Said Didu dan Sri Radjasa yang telah disampaikan belum menjawab somasi. Menurut dia, pernyataan mereka dapat membentuk opini publik dengan menghubungkan isu penyadapan dan Bahlil.

Abdul menegaskan kritik terhadap pejabat tetap diperbolehkan, tetapi kebebasan berpendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyampaikan tuduhan yang berpotensi merusak reputasi seseorang. Ia meminta kedua tokoh itu menjelaskan pernyataan mereka dan bertanggung jawab di hadapan publik.

“Silahkan kritik tapi jangan memfitnah dan menyebarkan hoaks yang menimbulkan kegaduhan. Sebagai tokoh harusnya mengedukasi publik bukan justru menyesatkan, tindakan tersebut tentu memiliki konsekwensi hukum. Itulah somasi sebagai Teguran Hukum dilayangkan, Said Didu dan Sri Rajasa harus bisa mempertanggunngjawabkannya,” kata Abdul, Kamis (12/11/26).

Somasi terbuka itu dilayangkan Bakumham DPP Partai Golkar sebelum desakan AMPG muncul. Dalam penjelasan Bakumham, Golkar mempersoalkan narasi yang menyebut ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden. Pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan peristiwa tersebut menjadi inti keberatan partai.

Golkar minta penjelasan menjawab pokok masalah

Abdul mengatakan perkara ini bukan sekadar perbedaan pandangan atau kritik kepada pejabat negara. Ia menyoroti tanggung jawab orang yang memiliki pengaruh publik untuk memeriksa informasi sebelum menyampaikannya, terutama ketika informasi itu menyangkut reputasi seseorang.

“Jangan sekedar bunyi, ingin dibilang mengetahui semua informasi, tapi yang disampaikan belum tentu valid yang penting viral dulu. Lalu Klarifikasi belakangan, nah Ini salah besar, seperti yang dilakukan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra,” tuturnya.

Desakan AMPG berdampak langsung pada dua pihak yang diminta merespons: Said Didu dan Sri Radjasa perlu memberi penjelasan publik mengenai pernyataan dalam podcast serta menanggapi somasi Golkar. Bagi masyarakat, polemik ini juga mengingatkan bahwa tuduhan yang beredar di ruang digital dapat menyentuh nama baik seseorang sebelum kebenarannya dipastikan.

PP AMPG menilai polemik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas koalisi dan mengalihkan perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Abdul menyebut Bahlil kini menjalankan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transformasi Energi sekaligus Menteri ESDM.

PP AMPG menyatakan Golkar tetap solid mengawal program pemerintahan Prabowo. Namun, organisasi itu tetap meminta Said Didu dan Sri Radjasa menunjukkan itikad baik dengan menjelaskan pernyataan yang dipersoalkan serta bertanggung jawab atas dampaknya.

Abdul kembali menekankan bahwa kritik boleh disampaikan, tetapi tuduhan yang berpotensi memfitnah tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. “Silahkan kritik tapi jangan memfitnah dan menyebarkan hoaks yang menimbulkan kegaduhan,” kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP AMPG itu.