Sidang Febrie Adriansyah 11 Nov: Jaksa dan Pengacara Adu Keberatan soal Saksi Don Ritto

Ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta memanas pada Rabu (11/11/2026). Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berdebat soal tudingan pengarahan kesaksian saat seorang advokat diperiksa sebagai saksi.

Saksi itu Albertus Yohanes Eko Purwanto, advokat dari Don Ritto Law Firm. Ia dihadirkan jaksa dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tiga terdakwa: Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin.

Pertemuan dengan Jampidsus

Jaksa membuka pemeriksaan dengan menanyakan pertemuan Eko dengan Febrie. Pertemuan itu berkaitan dengan perkara Bea Cukai. Jaksa ingin tahu mengapa seorang advokat bisa langsung menemui pejabat setingkat Jampidsus.

Eko menjawab bahwa itu bagian dari tugasnya sebagai pengacara. Ia mengaku datang untuk mengajukan keberatan atas perkara kliennya. “Mau komplain,” katanya di ruang sidang.

Menurut Eko, pihaknya mewakili Irianto, yang saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka di kantor pusat Bea Cukai. Jaksa lalu mengejar kelanjutannya dengan menyinggung P-19 dari Kejari Batam. P-19 adalah petunjuk jaksa yang meminta penyidik melengkapi berkas perkara.

Soal pengarahan saksi

Perdebatan antara jaksa dan penasihat hukum Febrie muncul di sela pemeriksaan. Inti keberatannya adalah tudingan bahwa kesaksian saksi diarahkan. Sidang sempat riuh, tetapi pemeriksaan berlanjut.

Ini bukan kali pertama jaksa dan pengacara beradu pendapat soal saksi. Pada sidang Senin, 2 November 2026, keduanya berselisih soal urutan pemeriksaan. Jaksa ingin pengusaha properti Tan Kian dan Lustje Dewi Kusuma alias Lucy Kweek maju lebih dulu. Tim advokat meminta Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho didahulukan.

Hakim Ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno memutuskan Ferry Boboho diperiksa pertama. Alasannya, Ferry mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dakwaan dan jalannya perkara

Dalam surat dakwaan, Febrie dituduh memeras Rp55 miliar dan mencuci uang ratusan miliar rupiah selama menjabat di Kejaksaan Agung. Semua dakwaan itu masih harus dibuktikan di persidangan, dan Febrie berstatus terdakwa yang dilindungi asas praduga tak bersalah.

Sidang perdana digelar pada 7 Oktober 2026. Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa untuk perkara ini, dipimpin Sekretaris Jampidum Agus Sahat. Sebagian anggota timnya berasal dari penyidik khusus yang disebut Tim 9, sebagian lain mantan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Febrie sebelumnya, pada Agustus 2026, meminta seluruh proses hukum terhadap kliennya dihentikan. Permintaan itu belum terbukti mengubah jalannya perkara: sidang berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi demi saksi.